DPD RI Menyoroti Pentingnya Sosialisasi Lima Proposal Kenegaraan di Pembukaan Masa Sidang

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan bahwa tujuan dari kunjungan silaturahmi dan pertemuan dengan tokoh nasional dan masyarakat adalah untuk memasyarakatkan hasil keputusan DPD RI tentang menjalankan dan menerapkan sistem bernegara Pancasila sesuai dengan rumusan para pendiri bangsa. Pimpinan DPD RI berharap agar keputusan tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan termasuk kunjungan kerja, kegiatan pengawasan, FGD, dan dialog pertemuan lainnya di ibu kota dan daerah. Selain itu, Nono Sampono juga berharap bahwa Komite I, Komite II, Komite III, Komite IV, dan alat kelengkapan non-Komite DPD RI dapat menyusun program prioritas kerja yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah, serta menyelesaikan target kerja yang masih belum selesai dari tahun sidang sebelumnya.

Dalam Sidang Paripurna DPD RI, ada tiga agenda pokok yang dihadapi. Pertama, pembukaan masa sidang II tahun 2023-2024, kedua, pidato pembukaan pada awal masa sidang II DPD RI tahun 2023-2024, dan ketiga, laporan kegiatan Anggota DPD RI di daerah pemilihan. Dalam laporan di daerah pemilihan, Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Tengah, Denty Eka Widi Pratiwi, menjelaskan bahwa telah ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemasyarakatan pada tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Jawa Tengah, seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Anggota DPD RI dari Provinsi Maluku Utara, Matheus Stefi Pasimanjeku, menyatakan bahwa Maluku Utara mengalami kekurangan pangan, seperti beras, dan meminta DPD RI untuk mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan pasokan beras ke wilayah tersebut. Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan, Lily Amelia Salurapa, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sedang berupaya meningkatkan perekonomian dari sektor pariwisata dengan mendorong berbagai agenda pariwisata di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat, Erlinawati, mengkhawatirkan penurunan status Bandara Supadio menjadi status domestik dan dampak negatifnya terhadap wisatawan dan minat investor.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh Anggota DPD RI atas kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. Pimpinan DPD RI berharap bahwa aspirasi yang telah diterima dapat dihimpun dan diolah oleh Sekretariat Jenderal DPD RI untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing Komite guna ditindaklanjuti sesuai bidang tugas dan skala prioritas.