ASKARA – Waasrenum Panglima TNI Brigjen TNI Berlin Germany, S.Sos., M.M., C.Fr.A, mewakili Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Hery Puranto, S.E., M.M., melaksanakan kunjungan kerja ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Senin (30/10).
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka memimpin kegiatan peninjauan pelaksanaan dan Pengendalian Program dan Anggaran (Dalprogar) di Kogabwilhan I, Koarmada I dan Lanud Raja Haji Fisabilillah.
Kegiatan ini merupakan sebuah program kerja dari Srenum TNI selaku Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Kegiatan ini juga bertujuan agar sasaran program dan anggaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal serta diperolehnya informasi dan data aktual hasil pelaksanaan kegiatan di beberapa Kotama Ops TNI.
Di samping itu, akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Mabes TNI TA 2023 serta menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan Panglima TNI untuk perencanaan UO Mabes TNI tahun berikutnya.
Dalam kegiatan di Kogabwilhan I, Waasrenum didampingi Asops Kogabwilhan I Laksma TNI Bambang Dharmawan, S.E., M.Sc. mewakili Pangkogabwilhan I, Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc., membacakan sambutan Asrenum Panglima TNI.
Dalam sambutannya, Asrenum Panglima TNI menyampaikan bahwa pengendalian program dan anggaran berbeda dengan fungsi pengawasan dan pemeriksaan yang merupakan kewenangan Inspektorat. Pelaksanaan pengendalian program dan anggaran dititikberatkan agar sasaran program dapat tercapai secara optimal dan meminimalkan kesalahan dengan cara mengadakan tindakan korektif dengan menggunakan metode pengendalian.
“Kepada para pelaksana kegiatan agar menyampaikan secara lebih terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya serta hambatan ataupun permasalahan yang terjadi guna mencari solusi terbaik,” harapnya.
Asrenum menegaskan bahwa aktualisasi laporan pelaksanaan kegiatan yang akurat dan proporsional tersebut dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam menentukan dan merumuskan kebijakan strategis lebih lanjut.
