ASKARA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, hampir dipastikan menang di pemilu 2024 mendatang. Kuatnya posisi mereka secara politik membuat pasangan ini memiliki elektabilitas jauh melebihi pasangan lainnya. Kekuatan ini tidak hanya dari segi politik, tapi juga dalam segi pendanaan dan perlindungan hukum yang berpihak pada mereka.
Status Sosial
Meninjau dari status sosial, posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menguntungkan. Prabowo Subianto melalui jabatannya selama 5 tahun memiliki pengaruh penting terhadap tidak hanya keamanan negara Indonesia dari bangsa lain tetapi juga keamanan pangan yang menguatkan hubungannya dengan kelompok petani.
Membahas status sosial Gibran Rakabuming menjadi lebih tidak kalah menarik. Sebagai sosok anak muda, Gibran merupakan sosok yang dipandang dapat menjadi perwakilan generasi muda. Gibran tentunya harus diangkat secara cepat melalui relasi kuasa untuk dapat menampilkan diri. Melalui peran pamannya sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi, Gibran dapat memenuhi persyaratan usia sebagai Cawapres.
Pengangkatan Agus Subiyanto perlu juga dimasukkan dalam pembahasan ini sebagai bentuk pemetaan terhadap sosok yang berpengaruh terhadap jaminan kemenangan pasangan Prabowo – Gibran. Agus Subiyanto memiliki kedekatan dengan Jokowi kala keduanya memiliki posisi tinggi di kota Solo tahun 2005 – 2012. Dalam 5 hari setelah pengangkatan Agus Subiyanto sebagai KSAD, dia langsung dicalonkan menjadi Panglima TNI menggantikan Yudo Margono. Yudo Margono dipercepat masa jabatannya agar Agus Subiyanto yang notabene merupakan Solo Connection dari Jokowi dapat segera menjabat.
Pendanaan Politik
Dalam politik, biaya yang dikeluarkan bukan biaya yang murah. Dukungan Jokowi kepada PSI muncul dari berbagai rumor dalam masa yang lama hingga akhirnya terbukti dengan terpilihnya Kaesang sebagai ketua umum 2 hari setelah bergabungnya anak presiden ke Partai Solidaritas Nasional. Sebagai informasi tambahan, naiknya Kaesang sebagai ketua umum menaikan elektabilitas sebesar 2-3%.
Skenario ini terjadi menguntungkan pasangan Prabowo – Gibran. Pendanaan partai politik membutuhkan dana yang besar, sehingga dalam rumornya Jokowi meminta Prabowo untuk mendanai sedangkan anaknya, Kaesang menjabat sebagai Ketua Umum. Dengan pertukaran ini tentu akan membantu dukungan suara dari PSI sebagai partai yang mewakili suara anak muda.
Isu yang beredar dikalangan “elite” pun menyatakan, bahwa Jokowi menghambat logistik untuk kampanye setiap calon presiden. Yang namanya isu, tentu tidak dapat dipercaya. Jika isu ini benar, maka tentunya kemenangan Prabowo dan Gibran semakin dapat dipastikan.
Pejabat Publik
Habisnya masa jabatan dan pengangkatan PJ Gubernur serentak di setiap daerah memiliki andil besar dalam memastikan kemenangan pasangan Prabowo – Gibran. Setiap PJ Gubernur yang terpilih selain bertugas untuk melanjutkan tugas Gubernur sebelumnya, juga bertugas untuk memastikan kemenangan pasangan calon Prabowo – Gibran hingga di level terkecil.
Kembali lagi pada Agus Subiyanto yang menjabat sebagai calon Panglima TNI juga memiliki peran penting untuk menjaga agar kemenangan pasangan calon tersebut dilakukan secara menyeluruh dari institusi TNI.
Tuduhan-Tuduhan
Saat ini banyak pihak yang menuduh Jokowi melakukan politik dinasti dan nepotisme. Nepotisme sebagaimana diatur dalam undang-undang berbunyi, “Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.” dalam pasal 22 UU nomor 28 tahun 1999, dapat dilihat bahwa tindakan Jokowi bukan merupakan nepotisme karena menguntungkan orang lain, masyarakat dan atau negara.
Tindakan Jokowi tidak bermaksud merugikan orang lain, masyarakat atau negara. Sehingga tuduhan nepotisme terhadap Jokowi merupakan tuduhan yang keji. Tuduhan ini dilontarkan oleh pihak yang melupakan kebaikan dan hanya melihat keburukan Jokowi.
Begitu juga tuduhan politik dinasti hanyalah tuduhan kosong karena begitu tingginya tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi sehingga sah untuk menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya. Toh, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berdasarkan undang-undang tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
Apa yang dilakukan Jokowi juga tidak membuat demokrasi dan kebebasan pers menjadi mati. Asalkan tidak menghina presiden dan melakukan manuver yang berupaya menggagalkan kemenangan Prabowo – Gibran, maka demokrasi dan kebebasan pers akan tetap ada di bumi Indonesia.
Kemenangan
Keunggulan pasangan Prabowo – Gibran lebih dari sekedar perhitungan di atas kertas. Seluruh elemen kekuasaan yang menjamin dipilihnya pasangan calon sudah dikuasai agar kemenangan dapat diraih.
Keributan selama ini dimulai dari mereka yang mampu melihat kebenaran, berpikir secara kritis dan logis serta menggunakan nalarnya. Bagi mereka yang selama ini berada dalam goa ilusi seperti dijelaskan oleh Alegori Gua Plato, keributan ini hanyalah omong kosong.
Jika sang dalang sudah mengamankan agenda politik kekuasaannya, mengapa harus repot berdebat mendukung siapa? Bukankah kita sudah tau siapa yang akan dimenangkan.
Penulis: J. Tadeus
Editor: Theo Agoy
