DPR F-PKS Menolak Adanya Power Wheeling dalam RUU EBET

DPR F-PKS Menolak Adanya Power Wheeling dalam RUU EBET

ASKARA – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Mulyanto menegaskan F-PKS DPR RI menolak power wheeling masuk ke dalam RUU EBET yang saat ini sedang dibahas.

Mulyanto menyatakan F-PKS DPR RI sejak awal menolak wacana ini karena akan bertentangan dengan undang-undang (UU) dan peraturan yang ada.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menyebut F-PKS DPR RI akan menyuarakan penolakan ini dengan tegas dalam rapat pembahasan baik di tingkat panitia kerja (panja) RUU EBET maupun rapat Komisi VII DPR RI.

“F-PKS sepakat dan sejalan dengan aspirasi yang disampaikan teman-teman Serikat Pekerja (SP) PLN terkait penolakan skema power wheeling. F-PKS melihat ketentuan ini sangat berbahaya bagi tata kelola kelistrikan nasional. Karena itu dengan tegas Fraksi PKS menolak usulan tersebut,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Rabu (29/11).

Sebelumnya Fraksi PKS DPR RI menerima perwakilan SP-PLN yang menyampaikan penolakan atas power wheeling dalam RUU EBET, Selasa (28/11/2023).

Mulyanto berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini dengan sungguh-sungguh.

Anggota Panja RUU EBET itu menegaskan ada yang aneh dengan sikap pemerintah yang kembali mengajukan soal power wheeling, meskipun sebelumnya sudah sepakat untuk tidak membahas soal ini.

Mulyanto menganggap pemerintah tidak konsisten dan melanggar peraturan perundangan yang ada.

Mulyanto merasa ada kepentingan kelompok tertentu yang mendesak Pemerintah agar aturan power wheeling kembali dimasukan ke dalam RUU EBET.

“Sebelumnya Pemerintah maju-mundur, lalu batal mengajukan ketentuan soal power wheeling dalam DIM RUU EBET. Kemudian sekarang mengusulkan kembali ketentuan yang sama. Ini sangat aneh,” ujar Anggota Baleg DPR RI ini.

Menghadapi kondisi ini, Legislator asal Dapil Banten 3 ini meminta SP PLN bersama masyarakat menyuarakan penolakan secara masif melalui berbagai sarana yang ada.

“Isu ini harus lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat agar pemerintah tidak berani kongkalikong dengan kelompok usaha tertentu yang ingin cari keuntungan melalui aturan power wheeling ini,” pungkas Mulyanto.
Editor: Husnie