ASKARA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar pertemuan dengan agenda mengekspos substansi arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah DOB di Papua beberapa waktu yang lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (4/12), acara juga dilaksanakan dalam rangka penyerahan Dokumen Rekomendasi arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah DOB di Papua Tahun 2025-2045.
Pertemuan yang digelar di Hotel Luminor, Jakarta, ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga teknis terkait dari Pemerintah Pusat, perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Keempat Provinsi DOB.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi landasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk DOB Papua.
Dokumen rekomendasi yang diserahkan menjadi langkah awal dalam mengeksplorasi potensi wilayah dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan yang berkelanjutan.
“Pertemuan hari ini merupakan momen penting untuk menyatukan visi bersama dalam mengembangkan wilayah Papua untuk 20 tahun ke depan. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan terkait menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang holistik,” ujar Restuardy Daud dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah telah melaksanakan beberapa pertemuan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah Papua, dengan fokus pada menjaring isu-isu strategis dan identifikasi arah kebijakan pembangunan, pengembangan wilayah, serta strategi implementasi dalam RPJPD. Peserta dari berbagai sektor memberikan kontribusi penting dalam menyusun garis besar kebijakan yang mengakomodasi beragam aspek pembangunan di Provinsi DOB Papua.
Rekomendasi kebijakan difokuskan pada beberapa aspek utama dalam menghadapi dinamika pembangunan di empat Provinsi Daerah Otonom Baru. Prioritas pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, terutama dalam pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan keamanan diperlukan dengan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai kultural dan religi. Ketidaksetaraan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus ketiga dengan upaya menjaga keselarasan antara Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP.
Dalam konteks ekonomi, strategi identifikasi pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan dianggap penting untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal. Upaya perlindungan terhadap kawasan hutan dan konservasi bertujuan menjaga kelangsungan ekosistem alam, dengan pentingnya pendataan tanah adat dan ulayat untuk mengakui hak-hak masyarakat lokal.
Pengembangan infrastruktur konektivitas darat didorong untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara pemanfaatan energi sumber daya alam mineral harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sumber daya manusia asli dari keempat Provinsi DOB.
“Dokumen rekomendasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di wilayah Papua. Kolaborasi yang terjalin akan memperkuat keberlanjutan dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil,” tambah Direktur Jenderal.
