JAKARTA, Fraksigerindra.id — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan membela sektor sawit dan nikel ore nasional di depan Parlemen Eropa yang selama ini telah mengalami diskriminasi dari Uni Eropa (UE) melalui Diplomasi Parlemen. Oleh karena itu, BKSAP DPR RI mendengar secara langsung aspirasi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Tujuannya, melalui audiensi tersebut diharapkan dapat semakin mendapat output dan positioning para pelaku sawit maupun pelaku dari penambang nikel Indonesia untuk nantinya disampaikan kepada Parlemen Eropa. Demikian disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, usai menerima audiensi APNI dan GAPKI di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/12/2023).
“Kita berharap ada masukan-masukan informasi-informasi dan aspirasi-aspirasi langsung dari para pelaku pengusaha sawit, petani sawit maupun dari penambang nikel. Sehingga kami tahu positioning-nya, karena kita ketahui bahwa Uni Eropa melalui Parlemen Eropa ini melakukan satu tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak kita baik dalam kelapa sawit maupun nikel, karena sampai-sampai mereka juga menggugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait dengan hilirisasi dan juga proses deforestasi dan lain-lainya terkait dengan sawit,” ujar Fadli.
Sebagai tindak lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengusulkan kepada segenap jajaran APNI dan GAPKI segera memberikan output dokumen berupa white paper agar BKSAP DPR RI mendapatkan data yang lebih detail terkait dengan permasalahan sawit dan nikel ore.
Kedepannya, ungkap Fadli, BKSAP DPR RI sebagai delegasi Indonesia akan membawa aspirasi melalui white paper tersebut kepada Parlemen Eropa. “Kita ingin menduduki masalah ini dengan output nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan juga sektor nikel kita di depan Parlemen Eropa. Jadi ini bagian dari perjuangan diplomasi Parlemen,” tandas Fadli.
Dengan demikian, Fadli juga berharap melalui white paper nantinya dapat mematahkan dalih dari UE atas produk yang dituduh mengandung deforestasi pada komoditas unggulan Indonesia yang cukup memberikan tekanan bagi hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa akhir-akhir ini.
“Ya kita nanti output-nya punya positioning ini loh posisi Indonesia dibawa nanti oleh Parlemen kita oleh delegasi Indonesia delegasi BKSAP kita sampaikan ini kepada Parlemen Eropa. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu mana yang memang mempunyai dasar yang kuat atau mereka tidak mempunyai dasar. Atau, mereka cuma berargumentasi karena mereka hanya untuk berdalih untuk melindungi produk-produk misalnya minyak nabati mereka yang lain,” pungkas Fadli.
