SULAWESI SELATAN, Fraksigerindra.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Kementerian PUPR memperhatikan dampak dari pembangunan infrastruktur yang telah ataupun tengah dilakukan. Hal ini dikatakan Andi Aras menyikapi protes warga terhadap dampak pembangunan Jalan Tol Makassar New Port (MNP) yang diduga jadi penyebab banjir di beberapa titik lingkungan Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
“Kadang-kadang dalam pembangunan infrastruktur ini tidak terlalu memperhatikan efek atau dampak yang dihasilkan. Jadi kita (Komisi V) minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur yang satu tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya,” kata Iwan Aras usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi V di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, (6/12/2023).
“Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya”
Politisi Fraksi Gerindra ini mengungkapkan pengelola proyek seharusnya bisa menghitung dan merencanakan dengan baik resiko yang muncul dari setiap pembangunan. Sehingga, hal ini bisa meminimalisir berbagai dampak negatif yang mungkin bisa muncul. “Misalkan membangun jalan tol ini seharusnya tidak kemudian menghasilkan banjir di wilayah-wilayah tertentu Itu harus dihitung dan direncanakan dengan baik,” ujar Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.
Diketahui, berdasarkan keterangan PT Makassar Metro Network, sebagai pengelola jalan tol Makassar New Port (MNP), banjir yang terjadi ke permukiman dipicu saluran drainase yang tersumbat sampah. Untuk itu, Iwan Aras juga meminta Kementerian PUPR juga melakukan mitigasi terhadap permasalahan air yang ada, khususnya di lingkungan Kecamatan Tallo.
“Kita tidak ingin di saat musim kemarau kita gak punya air. Di saat kita musim hujan kita kebanjiran air. Nah ini yang perlu diolah dan ditata, bagaimana mengelola sumber daya air ini,” sambung Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Hal ini, kata Iwan Aras, bisa dimulai dengan pemanfaatan drainase dan optimalisasi fungsi bendungan-bendungan yang ada. “Dan kemudian nantinya pada saat musim kemarau itu bisa menjadi sumber air bagi petani maupun masyarakat kita, untuk air bersih. Tentunya juga harus ada koordinasi yang baik antara lembaga,” pungkasnya
