Oleh: Athaya Aurelia Bilqis *
ASKARA – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, meraih berbagai prestasi selama masa jabatannya, termasuk mencapai stabilitas ekonomi makro, menjalankan kebijakan fiskal yang bijaksana, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang dengan baik. Kinerja luar biasa ini menciptakan kepercayaan investor dan membawa perubahan positif signifikan dalam Kementerian Keuangan. Pencapaiannya diakui secara internasional ketika ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada 2006 oleh Emerging Markets Forum. Kepemimpinan Sri Mulyani yang kuat merupakan sebuah kunci untuk mengatasi krisis, seperti pandemi Covid-19 kemarin sehingga mengembalikan negara Indonesia ke jalur yang stabil seperti sebelumnya.
Akibat pandemi Covid-19, sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi permasalahan yang cukup besar. Untuk memerangi dampak pandemi ini, keberlanjutan dan ketahanan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional merupakan tolak ukur yang penting. Sektor penerimaan pajak merupakan pilar penting penunjang ketahanan perekonomian Indonesia. Mengingat dinamika masyarakat yang berkembang pesat, momentum ini penting untuk dimanfaatkan guna meningkatkan pembangunan hukum dan memperkuat ketahanan ekonomi negara (Tjip Ismail, 2018).
Kebijakan Fiskal sebagai Instrumen Utama Krisis Ekonomi pada Pandemi Covid-19
Sri Mulyani mengawasi pembuatan dan implementasi rencana stimulus ekonomi berdasarkan strategi fiskal ini, yang bertujuan untuk meningkatkan PDB dan melindungi masyarakat dari dampak buruk pandemi ini. Paket stimulus ini mencakup insentif untuk industri tertentu, serta dukungan langsung kepada usaha kecil dan menengah serta masyarakat. Selain itu, Sri Mulyani memastikan bahwa cukup dana yang disisihkan untuk inisiatif perlindungan sosial dapat membantu masyarakat yang terkena dampak langsung krisis ini. Program subsidi gaji, dukungan sosial moneter, dan rencana perlindungan bagi pekerja tidak berbayar semuanya termasuk dalam bantuan ini.
Sebagai alat utama untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan yang dahsyat, kebijakan fiskal sangatlah efektif. Dengan demikian, defisit APBN maksimum yang diperbolehkan bisa melampaui 3% PDB untuk tiga tahun ke depan: 2020, 2021, dan 2022. Meski terdampak varian Delta gelombang Covid-19, perekonomian masih mampu mempertahankan pertumbuhan positif sebesar 3,7% pada tahun 2021. Namun pada triwulan I tahun 2022, pertumbuhan meningkat menjadi 5,01%. Lonjakan varian Omicron sebagian besar disebabkan oleh vaksinasi yang cepat dan kekebalan alami yang menyebar ke seluruh masyarakat; dampaknya kecil terhadap upaya negara untuk memulihkan perekonomian. Pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,83% pada Februari 2022, hampir kembali ke kondisi sebelum pandemi. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan nasional terus mengalami penurunan, yaitu turun dari 10,1% pada tahun 2020 menjadi satu digit yaitu 9,7% pada tahun 2021.
Dampak Kebijakan pada Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Kemungkinan terpuruknya perekonomian tetap ada meski pandemi Covid-19 memberikan dampak baik. Sekalipun diperkirakan terjadi resesi kecil, dampaknya terhadap perekonomian nasional akan sangat besar. Resesi ekonomi global diperkirakan terjadi pada tahun 2020 oleh sejumlah komentator ekonomi dan organisasi internasional, termasuk IMF, Bank Dunia, dan OECD. Diperkirakan resesi di negara-negara kaya akan lebih parah. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi walaupun kecil, dengan perkiraan kontraksi ekonomi sebesar -3% hingga 0%. Resesi kemungkinan akan berlangsung sekitar dua triwulan.
Prediksi tersebut pastinya semakin meningkatkan keyakinan kita terhadap pelaksanaan strategi pemulihan ekonomi nasional dan terbentuknya persatuan di antara seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, peran Sri Mulyani menjadi sangat krusial dalam merancang dan melaksanakan strategi fiskal yang menyeluruh untuk menghadapi konsekuensi dari pandemi ini. Upaya ini melibatkan dukungan keuangan untuk penanggulangan COVID-19, pemberian stimulus ekonomi, subsidi, dan berbagai langkah lainnya untuk memulihkan ekonomi. Sri Mulyani juga menggunakan kewenangan dalam kebijakan perpajakan sebagai sarana untuk menilai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Dengan fleksibilitas ini, pemerintah dapat mengubah peraturan perpajakannya sebagai respons terhadap perubahan situasi ekonomi.
Meski menghadapi krisis, tindakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sejumlah kebijakan dan langkah inovatif. Kepemimpinan Sri Mulyani mencerminkan kombinasi kecerdikan dalam kebijakan, kepemimpinan yang tangguh untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terus-menerus. Prestasi ini terungkap saat Sri Mulyani meraih penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020. Penghargaan tersebut diterima sebagai pengakuan terhadap usahanya dalam mengelola perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19, serta memberikan stimulus fiskal yang diperlukan. Kesuksesan ini mencerminkan komitmen Sri Mulyani dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memberikan kontribusi positif yang mencolok pada pertumbuhan ekonomi negara.
* Mahasiswa Universitas Indonesia
