Indonesia merdeka untuk jadi negara yang kuat dan terhormat. Menjadi negara yang disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa.
Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Cita-cita bernegara ini dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.
Saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai taraf kesejahteraan dan gambar-gambar pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa.
Ketimpangan ekonomi masih tinggi. Masih terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terancam jatuh miskin.
Saya percaya, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki seharusnya negara kita tidak hidup dalam ketimpangan dan kemiskinan. Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Inilah tantangan sejarah bagi generasi kita.
Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan.
Pembangunan yang dibangun atas dasar fondasi yang telah dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.
Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045.
Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%.
Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Ini semua harus kita lakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita.
Kebijakan Presiden Joko Widodo Konsekuen dengan UUD 1945
Sebaik apapun niatnya, sebuah perjuangan politik tidak akan berhasil jika tidak dilakukan secara kolektif. Perjuangan kolektif yang dilakukan secara bersama dengan orang-orang yang sama-sama sadar dan memiliki tujuan yang sama jauh lebih baik dari berjuang sendiri-sendiri.
Karena itu saya memutuskan untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju bersama mantan pesaing saya di Pemilu 2019, Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi memiliki kesamaan pandangan dengan saya, dan atas dasar kesamaan itu kita sama-sama bertekad untuk berjuang secara kolektif mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
Setelah bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju di Oktober 2019, saya mendapat kesempatan untuk menyimak dan bekerja langsung dengan Presiden Jokowi.
Pengalaman saya bekerja dengan Presiden Jokowi selama 4 tahun ini membuat saya berkesimpulan apa-apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebenarnya pelaksanaan dari falsafah Ekonomi Pancasila.
Sebagai contoh, soal jaring pengaman sosial atau social safety net. Presiden Jokowi sangat amat memperhatikan dan setiap minggu cek langsung ke lapangan bagaimana organ-organ pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin, masyarakat yang paling rentan.
Saya lihat jadwal Presiden Jokowi, hampir tidak ada satu minggu pun yang beliau tidak turun ke pasar, turun ke masyarakat untuk pastikan harga-harga sembako stabil dan program-program Pemerintah untuk ringankan beban hidup masyarakat benar-benar terasa.
Di masa Presiden Jokowi, pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Sehat yaitu pembayaran iuran BPJS bagi 96 juta masyarakat yang tidak mampu. Total seluruh peserta BPJS sudah mencapai 248 juta orang. Ini mungkin adalah program universal health coverage terbesar di dunia.
Dengan Kartu Indonesia Sehat, di tahun 2022 saja fasilitas kesehatan kita baik itu rumah sakit dan puskesmas menangani lebih dari 236 juta kunjungan secara gratis. Sekarang rakyat dengan penghasilan pas-pasan, dan yang tidak memiliki kepastian penghasilan, tidak perlu takut pergi ke dokter saat sakit.
Pemerintah juga sekarang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kedua program ini memperkuat penyediaan pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP yang telah terlaksana di seluruh Indonesia, serta pendidikan gratis di tingkat SMA yang sudah terlaksana di sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Kartu Indonesia Pintar, lebih dari 17 juta siswa dan 2 juta siswa sekolah agama mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Anak orang miskin dan orang mampu bisa pergi ke sekolah dengan seragam yang sama, dengan alat tulis yang sama. Kesenjangan ekonomi orang tua bisa ditekan.
Presiden Jokowi juga punya Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Masyarakat paling rentan terhadap fluktuasi harga-harga dibantu dengan kiriman langsung beras ke rumah. Keluarga yang tidak mampu dibantu dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Jika paham ekonomi Presiden Jokowi bukan Ekonomi Pancasila, maka program-program jaring pengaman sosial seperti ini tidak akan ada. Pemerintah akan diam saja. Semua diminta mandiri. Tapi kan tidak begitu. Pemerintah era Presiden Jokowi turun bantu yang harus dibantu.
Selain itu, Presiden Jokowi juga rutin turun langsung pastikan hilirisasi dan industrialisasi berjalan dengan baik. Beliau cek sendiri pembangunan smelter, pembangunan pabrik pengolahan, dan pelarangan impor bahan mentah ke luar negeri.
Presiden Jokowi juga tidak gentar menghadapi tuntutan agar Indonesia tetap mengizinkan ekspor bahan mentah di World Trade Organization (WTO). Beliau bahkan mengatakan, biar saja kita dituntut, kita akan banding, dan terus perjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Kebijakan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor nikel mentah akan dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit, tembaga dan timah. Bahan-bahan ini dibutuhkan oleh dunia untuk produksi baja, baterai, mobil listrik, dan berbagai elektronik.
Selama ini kita membiarkan sumber daya alam kita diekspor mentah ke luar negeri. Akhirnya yang menikmati nilai tambahnya negara lain. Padahal jika diolah di dalam negeri, kita bisa membuka lapangan kerja berkualitas yang sangat banyak. Pendapatan negara pun meningkat dari pajak, royalti, dan pendapatan bukan pajak.
Keberanian Presiden Jokowi untuk melarang ekspor bahan mentah sejalan dengan Ayat 3, Pasal 33, UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Ini bukan maunya Presiden Jokowi. Ini perintah Undang-undang Dasar kita yang dijalankan secara konsekuen oleh Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang saya sebut sebagai “Jokowinomics” adalah sebenarnya pelaksanaan dari Ekonomi Pancasila. Ini harus kita lanjutkan secara konsekuen untuk Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera.
Prestasi Ekonomi Solid Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo
- Tol Beroperasi (Km) Sumber: Kementerian PUPR. 2014: 802 km, 2019: 2100 km, 2022: 2687 km
- Pembangkit Listrik (GW) Sumber: BPS. 2014: 53 GW, 2019: 64,84, 2022: 81,20 GW
- Jalan Umum (Ribu Km) Sumber: BPS 2014: 517,75, 2019: 544,47, 2022: 549,16
- Kapasitas Bendungan (Miliar M³) Sumber: Kementerian PUPR. 2014: 6,39 M³, 2019: 8,16 M³, 2022: 16,96 M³
- Bandara (Unit) Sumber: Kemeterian PUPR. 2014: 237 unit, 2019: 251 unit, 2022: 287 unit
- Pelabuhan (Unit) Sumber: Kementerian PUPR. 2014: 1.655 unit, 2019: 2.588 unit, 2022: 3.157 unit
- Peningkatan Ekonomi (GNI per Kapita US$) 2001: 710 US$ menjadi 2022: 4.580 US$
- Penurunan Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan) 2006: 17,75 menjadi 2022: 9,57
- Pemerataan Pembangunan (Rasio Gini). 2014: 0,414 menjadi 2022: 0,381
- Perkuatan Reformasi Birokrasi (Peningkatan EODB) 2015: 103 menjadi 2020: 73
- Perkuatan Program Kesejahteraan Sosial (Prevalensi Stunting %) 2015: 29,0%, 2022: 21,6%
- Hilirisasi Sumber Daya Mineral (Nikel), Ekspor (HS 75) Nikel dalam US$. 2015: 800 Juta, 2022: 6 Miliar
- Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas. Wisata Mancanegara (Juta Kunjungan). 2014: 9,44 Juta Kunjungan, 2019: 16,11 Juta Kunjungan
- Penerapan Kebijakan BBM Satu Harga. Mengurangi perbedaan harga di seluruh Indonesia.
- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengurangi Ketimpangan KBI dan KTI.
Presiden Joko Widodo dan Pemerintahan yang beliau pimpin sejak 2014 telah melaksanakan berbagai program yang menghasilkan fondasi ekonomi dan sosial yang sangat kuat.
Capaian-capaian beliau melanjutkan dan memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin negara kita mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Misalkan, dalam hal pencapaian ekonomi, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PDB per kapita bangsa Indonesia naik hampir 4x dari $ 1.000 ke $ 3.700.
Di era Presiden SBY, rasio utang terhadap PDB turun dari di atas 50% ke bawah 30%. Rasio utang ini sempat cukup tinggi karena negara kita terpaksa berutang banyak demi menyelesaian krisis moneter 1998. Di era Presiden SBY juga kita melunasi seluruh utang kita ke IMF.
Walaupun sempat ada bencana tsunami dan krisis ekonomi 2008, di era Presiden SBY ekonomi Indonesia berhasil tumbuh rata-rata 5%. Ekonomi Indonesia-pun berhasil masuk ranking 20 besar dunia, dan masuk jadi anggota G20.
Capaian-capaian ekonomi era Presiden SBY ini dilanjutkan dan diperkuat di era Presiden Jokowi. Di 2023, PDB nominal atau besaran ekonomi kita mencapai angka Rp. 20.892 triliun – angka tertinggi sepanjang sejarah.
Angka GNI per kapita juga naik ke angka US$ 4.580 atau setara Rp. 68,7 juta – tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah penduduk miskin turun ke 9,57% – terendah sepanjang sejarah.
Di 2014, saat Presiden Jokowi baru mulai menjabat neraca dagang kita negatif. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat, di tengah masa bakti Presiden Jokowi neraca dagang mulai surplus. Bahkan di 2022, neraca dagang kita berhasil surplus $ 54,4 miliar, setara Rp. 816 triliun – tertinggi sepanjang sejarah kita.
Karena neraca dagang kita positif, cadangan devisa kita juga semakin kuat. Di akhir 2023, cadangan devisa kita mencapai $ 146 miliar, setara Rp. 2.190 triliun. Cadangan ini cukup untuk membiayai impor selama 6 bulan. Dengan cadangan devisa yang besar kita juga bisa jaga stabilitas nilai tukar rupiah kita.
Pertumbuhan ekonomi kita di era Presiden Jokowi juga cukup baik dan stabil di angka 5%. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita salah satu yang tercepat di negara-negara G20.
Tingkat inflasi kita juga terjaga di angka 3,3%. Inflasi ini penting, karena tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika inflasinya lebih tinggi. Saat ini inflasi kita salah satu yang paling rendah dari negara-negara G20. Dengan manajemen ekonomi yang baik dan kebijakan yang tepat, kita bisa hindari inflasi berlebih seperti yang terjadi di Argentina dan Turki saat ini.
Selain angka-angka makro ekonomi yang sangat baik, salah satu keberhasilan Presiden Jokowi yang paling terlihat adalah pembangunan infrastruktur. Saya sendiri merasakan dan menikmati berbagai pembangunan yang beliau kawal sendiri dari Sabang sampai Merauke.
Dalam 8 tahun Pemerintahan Jokowi, telah terbangun lebih dari 320.000 km jalan desa. Jalan adalah infrastruktur yang sangat mendasar, yang sangat bermanfaat untuk rakyat di desa-desa.
Pembangunan desa secara besar-besaran ini dimungkinkan dengan adanya alokasi Dana Desa yang dikirimkan langsung oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa.
Mungkin foto-foto pembangunan desa tidak ramai diberitakan di media, tapi inilah contoh pembangunan infrastruktur yang tepat dan bermanfaat.
Selain itu kita juga sekarang bisa merasakan tersambungnya pulau Jawa dengan jalan tol yang mengurai kemacetan di jalan-jalan nasional. Kita juga bisa merasakan terbukanya akses-akses baru di Sumatera dengan jalan tol trans-Sumatera. Total sudah lebih dari 2.000 km jalan tol dan lebih dari 1,7 juta meter jembatan terbangun di era Presiden Jokowi.
Selain itu juga telah terbangun 1.502 pelabuhan baru, 50 bandara baru, dan berbagai infrastruktur kunci lainnya yang menyambungkan nusantara.
Untuk menyusun program ke depan yang tepat, kita perlu benar-benar paham apa saja yang telah dicapai oleh beliau, agar kita bisa lanjutkan program-program yang sudah baik, dan kembangkan program-program yang perlu dikembangkan.
Jika kami, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan mandat dari rakyat pada 14 Februari 2024…
Alhamdulillah, dalam hidup saya, saya berkesempatan jadi saksi dan belajar langsung kiat-kiat pembangunan bangsa dari Presiden Suharto, Presiden Gus Dur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.
Dari para Presiden yang telah pimpin pembangunan bangsa, saya menyimpulkan kalau kita perlu program-program yang konkret, program-program yang langsung menyentuh akar masalah.
Sering kali di Indonesia, masalahnya bukan di konsep atau gagasan, tapi di implementasinya. Karena itu, untuk beberapa program pembangunan yang harus dilaksanakan untuk bangsa ini bisa take off jadi bangsa maju dan makmur, perlu ada pengawalan langsung dari pimpinan tertinggi negara.
Saya saksi bagaimana pengawalan langsung program-program pembangunan utama dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan memiliki Sesdalobang (Sekretaris Pengendalian Pembangunan), oleh Presiden SBY dengan memiliki UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) dan oleh Presiden Jokowi dengan KSP (Kantor Staf Presiden) serta instrumen lainnya.
Namun tidak jarang bahkan bisa dikatakan rutin Presiden Suharto, Presiden SBY, Presiden Jokowi langsung turun ke lapangan untuk cek pelaksanan program-program unggulan pembangunan.
Karena waktu Presiden dan Wakil Presiden terbatas, perlu ada prioritisasi apa saja program-program unggulan yang harus bisa langsung oleh pimpinan tertinggi negara Indonesia.
Karena fokus utama dalam beberapa tahun ke depan haruslah di pembangunan manusia Indonesia, maka harus ada usaha ekstra untuk memastikan anak-anak Indonesia cukup gizi, sehat dan bisa mendapatkan ilmu dengan baik.
Kita juga harus bisa berantas kemiskinan. Angka kemiskinan ekstrem harus segera turun ke 0%. Artinya program-program jaring pengaman sosial harus kita perkuat.
Setelah diskusi panjang dengan banyak ahli, berikut adalah delapan program unggulan yang saya percaya harus kami laksanakan dengan baik dalam waktu sesingkat-singkatnya jika Prabowo-Gibran mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia pada 14 Februari 2024 yang tinggal beberapa hari lagi.
Program-program ini saya namai “Program Hasil Terbaik Cepat” karena akan menghasilkan hasil yang dibutuhkan oleh bangsa kita dengan cepat.
Pertama, kami akan memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Kedua, kami akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
Ketiga, kami akan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Keempat, kami akan membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
Kelima, kami akan melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
Keenam, kami akan menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
Ketujuh, kami akan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kedelapan, kami akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%.
Selain 8 Program hasil Terbaik Cepat, untuk menuju Indonesia Emas di 2045 kami juga fokus pada 17 sasaran capaian program prioritas. 17 sasaran capaian ini serta 8 Asta Cita kami detailkan dalam buku visi misi, dan buku Strategi Transformasi Bangsa yang telah kami publikasikan.
Sumber: Kompas.id
