JAKARTA, Fraksigerindra.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi terus mendorong hilirisasi pertambangan, termasuk timah. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan memacu ekspor. Bambang menilai bahwa hilirisasi merupakan program andalan pemerintah, namun belum berjalan maksimal dan belum bisa berkembang.
“Problemnya adalah regulasi fiskal yang tidak mendukung hilirisasi itu sendiri. Barang-barang setengah jadi seperti Nickel Ingot, Nickel Pig Iron (NPI), masih dikenakan PPN 11%. Hal ini justru membuatnya lebih mahal daripada mendapatkan produk dari luar negeri. Menurut saya, mungkin ada yang mengatakan ‘tapi kan bisa restitusi?’ namun bagi saya hal itu kurang menarik. Solusinya adalah menghapus PPN 11% saja,” ungkap Bambang, Kamis (7/3/2024)
Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekankan bahwa Indonesia akan melakukan hilirisasi untuk semua sumber daya alam (SDA). Tidak hanya untuk sektor pertambangan, tapi juga kehutanan hingga kelautan. Jokowi melihat hilirisasi sebagai kunci dalam industrialisasi.
Program hilirisasi pertama dilakukan dengan larangan ekspor nikel mentah yang dimulai pada awal 2020. Selanjutnya, tahun ini akan dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit dan tembaga.
