JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra Nuroji meminta pemerintah memberikan kemudahan akses untuk memperoleh modal kepada UMKM melalui regulasi yang tepat. Menurutnya, tanpa langkah ini, UMKM akan menghadapi kesulitan dalam bertahan di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, terutama dalam menghadapi persaingan impor.
Menurut informasi terbaru dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal. Padahal, UMKM memberikan kontribusi sebesar 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak daripada sektor pariwisata lainnya.
“Ada puluhan juta UMKM di Indonesia. Banyak UMKM di setiap kota dan kabupaten hidup dari usaha sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian perlu terlibat lebih dalam dengan regulasi terkait permodalan,” ujar Nuroji dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Politisi Fraksi Gerindra juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mengklarifikasi kategorisasi UMKM dalam regulasi untuk memastikan UMKM yang berpotensi besar namun memiliki modal terbatas mendapatkan prioritas dalam mendapatkan pendanaan.
Saat ini terdapat sekitar 10 juta UMKM di Indonesia yang terdaftar dalam sistem OSS, namun 47,5 persen dari mereka tidak melakukan ekspansi bisnis karena kekurangan modal. Oleh karena itu, Nuroji menekankan pentingnya langkah preventif melalui regulasi yang tepat.
“Kita menemukan ketidakselarasan antara regulasi perizinan dan akses modal untuk UMKM. Sementara itu, industri skala besar mendapatkan lebih mudah akses modal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung UMKM melalui regulasi yang jelas dan mendukung,” tambahnya.
