JAKARTA, Fraksigerindra.id — Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyelenggarakan focus group discussion (FGD) dengan tema “Tata Kelola Kelembagaan Pengelolaan Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta Wakaf Untuk Membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah”, Rabu (21/8/2024). FGD dibuka secara resmi oleh Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Fraksi Gerindra Nusantara satu ini, menghadirkan pembicara yaitu Romo Muhammad Syafi’I anggota DPR Fraksi Gerindra, Abdul Wachid Wakil Ketua Komisi VIII, Yasser Hasan Faraq Elshemy, Duta Besar Mesir di Indonesia, Fadlul Imansyah Kepala Badan Pengelolahan Keuangan Haji, Hilman Latief Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Qurrata Ayuni Akademisi Universitas Indonesia, Syahril Efendi APTIKOM Sumatera Utara dan Sutomo.
Ketua Fraksi Gerindra dalam sambutan membuka acara, mengatakan persoalan haji adalah kompleks karena mengurus ratusan ribu orang dengan jangkauan perjalanan delapan ribu sampai sembilan ribu kilo meter.
“Haji adalah ritual tahunan. Dan haji selalu menimbulkan harapan dan juga problem. Jemaah haji memiliki harapan besar karena mereka merasa sudah membayar. Menjadi problem karena haji adalah memberangkatkan orang hampir dua ratus lima puluh ribu penduduk Indonesia. Jumlahnya amat besar dan jaraknya kurang lebih sekitar delapan ribu sampai sembilan ribu kilometer. Selain itu, tinggal di mekkah cukup lama, rata-rata 30 sampai 40 hari”, kata Muzani.
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini, penyelenggara haji harus bisa mengantipasi dan meminimalisir persoalan haji. FGD yang diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra ini, terang Muzani, ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait persoalan haji.
“Fleksibilitas dan kemampuan penyelenggara haji harus mengantisipasi persoalan haji. Diskusi kita pada hari ini adalah upaya untuk bagaimana kita memberi masukan kepada penyelenggara haji, dalam hal ini pemerintah”, terang Muzani.
Muzani berharap pemerintahan Prabowo nanti memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji yang beribadah. Niat untuk memberikan pelayanan terbaik yang mendorong Fraksi Gerindra melakukan FGD.
“Pemerintahan Prabowo yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024, harapannya bisa memberi pelayanan yang lebih baik dari penyelenggaraan haji sebelumnya. Itu sebabnya kami perlu masukan yang penting dari para stakeholders ibadah haji dalam penyelenggaraan haji”, ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.
Dalam materinya, Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid mengatakan penyelenggaraan haji seharusnya melibatkan banyak kementerian dan stakeholder. Dengan melibatkan banyak pihak, barang yang kita konsumsi di Mekkah bisa produk Indonesia.
“Haji adalah membawa Indonesia kecil, karena membawa dua ratus lima puluh ribu orang Indonesia ke Mekkah. Karena itu, seharusnya melibatkan kementerian luar negeri, kementerian perhubungan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kesehatan. Jika kerja lintas kementerian, maka barang yang kita konsumsi di mekkah bisa buatan Indonesia”, kata Wachid.
Wachid juga mengomentari terkait masalah visa haji palsu oleh Jemaah. Menurutnya, masalah ini harus berkoordinasi dengan pemerintahan Arab Saudi.
“Kasus haji tanpa visa resmi harus diselesaikan dengan tegas. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi sangat penting untuk menemukan solusi yang efektif dan mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan”, ujar Legislator asal Jawa Tengah ini.
