Tugas dan Wewenang Auditor di KPK: Garda Terdepan Melawan Korupsi

Apa saja tugas dan wewenang auditor di KPK? Pertanyaan ini menjadi penting mengingat peran krusial auditor dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi, memiliki auditor yang memiliki tugas dan wewenang khusus dalam menyelidiki dan mencegah korupsi.

Auditor KPK berperan sebagai garda terdepan dalam mengungkap praktik korupsi, membantu dalam proses penyidikan, dan membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor KPK memiliki wewenang yang luas, mulai dari melakukan audit investigatif, mengumpulkan bukti, hingga memberikan rekomendasi kepada penyidik. Auditor KPK juga memiliki peran penting dalam membangun sistem pengendalian internal yang kuat di berbagai instansi pemerintah dan swasta, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi.

Latar Belakang KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga ini berdiri sebagai jawaban atas permasalahan korupsi yang merajalela dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa.

Auditor di KPK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai laporan keuangan, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sembari membahas tugas auditor KPK, mari kita sedikit beralih ke dunia otomotif.

Baru-baru ini, New Kia Sonet diluncurkan di GIIAS Bandung tahun 2024. Pelajari fitur terbarunya yang menarik dan inovatif. Kembali ke topik awal, auditor KPK memainkan peran penting dalam menjaga integritas keuangan negara, sama seperti pentingnya inovasi dalam dunia otomotif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejarah Singkat Pembentukan KPK

Pembentukan KPK didasari oleh kesadaran bahwa korupsi merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Sejarah singkat pembentukan KPK dapat dirunut sebagai berikut:

• Inisiatif awal: Ide pembentukan KPK muncul pada awal tahun 2000-an, didorong oleh berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara.
• Proses legislasi: RUU KPK diajukan ke DPR pada tahun 2002 dan disahkan menjadi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada tanggal 30 Desember 2002.
• Pelantikan dan operasional: KPK resmi beroperasi pada tanggal 12 Desember 2003 dengan pelantikan para pimpinan KPK pertama.

Tujuan Pembentukan KPK

Pembentukan KPK didasari oleh tujuan utama untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tujuan utama pembentukan KPK tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

• Mencegah: KPK berupaya mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi.
• Menyelidiki: KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.
• Menuntut: KPK dapat menuntut para pelaku korupsi di pengadilan.
• Mengembalikan aset negara: KPK berupaya mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Contoh Kasus Korupsi yang Ditangani KPK

KPK telah menangani berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa contoh kasus korupsi yang ditangani KPK, antara lain:

• Kasus korupsi e-KTP: Kasus ini melibatkan korupsi dalam pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara triliunan rupiah.
• Kasus korupsi Century: Kasus ini melibatkan pemberian bantuan likuiditas kepada Bank Century yang merugikan negara triliunan rupiah.
• Kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur: KPK telah menangani berbagai kasus korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan.

Tugas dan Wewenang Auditor di KPK: Apa Saja Tugas Dan Wewenang Auditor Di KPK?

Auditor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tugas dan wewenang mereka tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman internal KPK. Auditor di KPK berperan sebagai pengawas internal, yang memastikan penggunaan anggaran negara secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Auditor di KPK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu fokusnya adalah meneliti potensi penyimpangan dan korupsi. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) yang semakin canggih.

Contohnya, Vivo baru-baru ini meluncurkan fitur AI di smartphone mereka yang dibanderol Rp 3 jutaan, bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pengguna dengan teknologi AI. Meskipun teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya di sektor publik tetap diawasi dengan ketat oleh auditor agar terhindar dari potensi penyalahgunaan.

Mereka juga berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi, dengan fokus pada aspek keuangan dan audit forensik.

Auditor di KPK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam memberantas korupsi. Mereka bertugas untuk memeriksa dan menilai pengelolaan keuangan negara, serta mendeteksi potensi penyimpangan. Menjalankan tugas yang berat ini tentu membutuhkan konsentrasi dan fokus tinggi. Untuk menjaga kesehatan dan performa optimal, para auditor perlu memiliki kualitas tidur yang baik.

Menariknya, Cara Mudah Meningkatkan Kualitas Tidur dengan Meditasi dan Latihan Napas untuk Mengatasi Insomnia bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi insomnia dan meningkatkan kualitas tidur. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, para auditor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fokus dan efektif dalam memberantas korupsi.

Tugas dan Wewenang Auditor di KPK

Berikut adalah tabel yang merinci tugas dan wewenang auditor di KPK:

Peran Auditor dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Korupsi

Auditor di KPK memiliki peran strategis dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Mereka berperan sebagai pakar keuangan yang dapat menganalisis data keuangan, mengungkap aliran dana, dan menemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi, auditor dapat membantu penyidik dalam:

• Menganalisis data keuangan dan transaksi yang mencurigakan.
• Mengidentifikasi aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
• Melacak aliran dana korupsi.
• Memeriksa dokumen dan bukti-bukti keuangan yang relevan.
• Menyusun laporan audit forensik untuk mendukung proses penyidikan.

Bantuan Auditor dalam Pengumpulan Bukti dan Pembuktian Kasus Korupsi

Auditor di KPK dapat memberikan bantuan yang signifikan dalam proses pengumpulan bukti dan pembuktian kasus korupsi. Mereka memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang audit forensik yang dapat membantu penyidik dalam:

• Menemukan bukti-bukti keuangan yang tersembunyi.
• Menganalisis data keuangan yang rumit.
• Memeriksa dan memvalidasi dokumen dan data keuangan.
• Menyusun laporan audit forensik yang kuat dan akurat.
• Memberikan kesaksian ahli di persidangan untuk memperkuat pembuktian kasus.

Proses Audit di KPK

Proses audit di KPK merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset negara dalam program pemberantasan korupsi. Audit ini dilakukan oleh auditor internal KPK yang memiliki keahlian dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Auditor di KPK memiliki peran penting dalam memberantas korupsi. Tugas dan wewenang mereka meliputi melakukan audit investigatif, mengidentifikasi potensi penyimpangan, dan menganalisis data keuangan untuk menemukan bukti korupsi. Peran auditor dalam KPK semakin penting mengingat kompleksitas kasus korupsi yang semakin canggih.

Artikel ini menjelaskan pentingnya memiliki komisioner KPK yang memiliki latar belakang auditor, karena hal ini dapat meningkatkan efektivitas KPK dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, auditor di KPK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Langkah-Langkah Audit di KPK

Proses audit di KPK melibatkan serangkaian langkah yang terencana dan terdokumentasi dengan baik. Langkah-langkah tersebut meliputi:

• Perencanaan Audit:Tahap ini melibatkan penentuan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan metode audit yang akan digunakan. Auditor KPK akan menentukan area yang akan diaudit berdasarkan risiko dan prioritas yang telah ditetapkan.
• Pengumpulan Data:Auditor KPK akan mengumpulkan data yang relevan dengan objek audit melalui berbagai metode, seperti:
  • Pemeriksaan dokumen dan catatan keuangan
  • Wawancara dengan pihak-pihak terkait
  • Observasi langsung terhadap kegiatan yang diaudit
  • Penggunaan teknologi informasi untuk mengakses data dan informasi yang dibutuhkan
• Evaluasi Data:Data yang dikumpulkan akan dianalisis dan dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, kelemahan, dan risiko yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset negara dalam program pemberantasan korupsi.
• Penyusunan Laporan Audit:Hasil audit akan dirangkum dalam laporan audit yang berisi temuan audit, rekomendasi perbaikan, dan kesimpulan. Laporan audit ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pimpinan KPK, untuk ditindaklanjuti.
• Pemantauan Tindak Lanjut:Auditor KPK akan memantau tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang diberikan dalam laporan audit untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil efektif dalam mengatasi kelemahan dan risiko yang diidentifikasi.

Metode Audit di KPK

Auditor KPK menggunakan berbagai metode audit untuk mencapai tujuan audit. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi:

• Audit Keuangan:Metode ini berfokus pada pemeriksaan catatan keuangan dan transaksi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan dan prinsip akuntansi yang berlaku.
• Audit Kinerja:Metode ini menilai efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan KPK dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
• Audit Sistem Informasi:Metode ini mengkaji sistem informasi yang digunakan oleh KPK untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dan risiko keamanan data.
• Audit Compliance:Metode ini memastikan bahwa KPK mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

Peran Teknologi dalam Audit di KPK

Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit di KPK. Beberapa contoh penggunaan teknologi dalam audit di KPK meliputi:

• Sistem Informasi Audit:Auditor KPK menggunakan sistem informasi audit untuk mengelola data audit, mencatat temuan audit, dan menghasilkan laporan audit secara terstruktur dan efisien.
• Data Analytics:Penggunaan data analytics memungkinkan auditor KPK untuk menganalisis data keuangan dan kinerja KPK secara lebih mendalam dan menemukan pola atau anomali yang tidak terlihat dengan metode audit tradisional.
• Audit berbasis Teknologi Informasi:Auditor KPK dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan audit jarak jauh, mengakses data secara real-time, dan meningkatkan efisiensi proses audit.

Peran Auditor dalam Pencegahan Korupsi

Auditor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Mereka tidak hanya memeriksa dan menilai pengelolaan keuangan, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan strategi dan program untuk mencegah korupsi terjadi.

Auditor di KPK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga. Salah satu tugasnya adalah melakukan audit terhadap laporan keuangan KPK, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan. Hal ini mengingatkan kita pada berita terbaru terkait mundurnya Rayhan Nur dari Pelatnas PBSI.

Aryono Miranat Mengonfirmasi Rayhan Nur Memutuskan untuk Mundur dari Pelatnas PBSI &#8211 Berita ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap organisasi, termasuk dalam dunia olahraga. Kembali ke tugas auditor di KPK, mereka juga berperan dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan tata kelola organisasi.

Strategi dan Program Pencegahan Korupsi, Apa saja tugas dan wewenang auditor di KPK?

Auditor KPK menerapkan berbagai strategi dan program untuk mencegah korupsi, yang dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi.

• Audit Preventif: Audit preventif dilakukan sebelum terjadinya potensi korupsi. Auditor KPK melakukan analisis risiko dan identifikasi potensi kelemahan sistem pengelolaan keuangan. Hal ini memungkinkan KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan sebelum terjadi penyimpangan. Sebagai contoh, auditor KPK dapat melakukan audit preventif terhadap program pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

  Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi korupsi dalam proses pengadaan, seperti penggelembungan harga atau manipulasi tender. Hasil audit preventif ini dapat digunakan oleh KPK untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait, seperti penerapan sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

• Peningkatan Tata Kelola: Auditor KPK berperan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Mereka membantu instansi pemerintah dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dan akuntabel. Audit ini membantu instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Sebagai contoh, auditor KPK dapat membantu instansi pemerintah dalam menerapkan sistem e-procurement, yaitu sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

  Auditor di KPK memiliki tugas penting dalam menjaga integritas keuangan negara. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara, termasuk mengaudit transaksi dan aset negara. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan negara digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

  Salah satu contoh kasus yang menunjukkan pentingnya peran auditor adalah kasus Pelaku Modus Jual Tomat Sekap IRT di Medan dan Membawa Kabur Harta Korban , dimana auditor dapat membantu mengungkap dan mencegah tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Auditor di KPK berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keuangan negara tetap bersih dan transparan.

  Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan.

• Sosialisasi dan Edukasi: Auditor KPK aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan korupsi. Mereka memberikan pelatihan dan workshop kepada para pegawai di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, serta bagaimana cara mencegahnya. Sebagai contoh, auditor KPK dapat memberikan pelatihan kepada para pegawai tentang etika profesi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan mekanisme pelaporan korupsi.

Dampak Positif Peran Auditor

Peran auditor KPK dalam pencegahan korupsi memberikan dampak positif yang signifikan, seperti:

• Mencegah Terjadinya Korupsi: Audit preventif dan peningkatan tata kelola yang dilakukan oleh auditor KPK membantu mencegah terjadinya korupsi di instansi pemerintah. Audit preventif membantu mengidentifikasi potensi korupsi sebelum terjadi, sementara peningkatan tata kelola membantu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

• Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Peran auditor KPK dalam meningkatkan tata kelola membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memantau dan menilai kinerja pemerintah.
• Memperkuat Integritas Aparatur Negara: Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh auditor KPK membantu meningkatkan integritas aparatur negara. Pemahaman yang lebih baik tentang korupsi dan cara mencegahnya membantu para pegawai untuk bersikap lebih jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Keterampilan dan Keahlian Auditor di KPK

Auditor di KPK memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap berbagai lembaga dan individu yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, auditor di KPK membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh auditor pada umumnya.

Keterampilan dan Keahlian yang Dibutuhkan Auditor di KPK

Auditor di KPK dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang luas dan mendalam. Hal ini dikarenakan mereka berhadapan dengan kasus-kasus yang kompleks dan sensitif. Berikut adalah beberapa keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan oleh auditor di KPK:

• Keahlian Audit: Auditor di KPK harus memiliki pemahaman yang kuat tentang standar audit dan metodologi audit. Mereka harus mampu merancang dan melaksanakan audit yang efektif dan efisien, serta menganalisis data dan informasi yang kompleks.
• Pengetahuan Hukum dan Regulasi: Auditor di KPK harus memahami hukum dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa audit yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
• Keterampilan Komunikasi: Auditor di KPK harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Mereka harus mampu menjelaskan hasil audit dengan jelas dan mudah dipahami, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah.
• Keterampilan Analisis: Auditor di KPK harus memiliki kemampuan analitis yang kuat. Mereka harus mampu menganalisis data dan informasi yang kompleks, serta mengidentifikasi potensi kecurangan atau pelanggaran hukum.
• Kemampuan Berpikir Kritis: Auditor di KPK harus mampu berpikir kritis dan objektif dalam melakukan audit. Mereka harus mampu menilai informasi secara objektif, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
• Integritas dan Etika: Auditor di KPK harus memiliki integritas dan etika yang tinggi. Mereka harus jujur, adil, dan tidak memihak dalam melakukan audit. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap KPK.

Kualifikasi dan Pendidikan yang Dibutuhkan Auditor di KPK

Untuk menjadi auditor di KPK, calon auditor harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan pendidikan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa contoh kualifikasi dan pendidikan yang diperlukan:

• Pendidikan: Calon auditor di KPK umumnya diharuskan memiliki gelar sarjana (S1) di bidang akuntansi, audit, hukum, atau bidang terkait lainnya. Beberapa posisi mungkin juga membutuhkan gelar master (S2) di bidang yang relevan.
• Pengalaman Kerja: Calon auditor di KPK biasanya diharuskan memiliki pengalaman kerja di bidang audit atau akuntansi, minimal 2 tahun. Pengalaman kerja di lembaga pemerintahan atau lembaga terkait dengan pemberantasan korupsi akan menjadi nilai tambah.
• Sertifikasi: Calon auditor di KPK mungkin juga diharuskan memiliki sertifikasi profesional, seperti Certified Public Accountant (CPA), Certified Internal Auditor (CIA), atau sertifikasi audit lainnya.
• Kesehatan Jasmani dan Rohani: Calon auditor di KPK harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, karena pekerjaan ini menuntut stamina dan mental yang kuat.

Tantangan yang Dihadapi Auditor di KPK

Auditor di KPK menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan tersebut antara lain:

• Tekanan Politik: Auditor di KPK seringkali menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil audit. Hal ini dapat membuat auditor merasa terintimidasi dan sulit menjalankan tugasnya secara independen.
• Keterbatasan Sumber Daya: KPK seringkali mengalami keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Hal ini dapat menghambat kinerja auditor dalam melakukan audit secara menyeluruh dan mendalam.
• Kasus yang Kompleks: Kasus korupsi yang ditangani oleh KPK seringkali sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hal ini membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk mengaudit kasus tersebut.
• Ancaman Keamanan: Auditor di KPK dapat menghadapi ancaman keamanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan hasil audit. Hal ini mengharuskan auditor untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Ulasan Penutup

Peran auditor di KPK sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui tugas dan wewenang yang dimilikinya, auditor KPK berperan sebagai garda terdepan dalam mengungkap dan mencegah praktik korupsi. Keberadaan auditor di KPK menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.

Auditor di KPK memiliki peran penting dalam mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Tugas mereka meliputi pemeriksaan laporan keuangan, audit investigatif, dan audit kinerja. Keberadaan auditor dengan pengalaman dan kompetensi tinggi seperti Agus Joko Pramono di KPK sangatlah krusial. Selain itu, auditor di KPK juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan bahkan melakukan tindakan hukum jika ditemukan penyimpangan.

Melalui tugas dan wewenang ini, auditor di KPK berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Auditor di KPK memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas keuangan negara. Mereka bertugas melakukan audit terhadap lembaga pemerintahan dan perusahaan swasta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Salah satu contoh pentingnya peran auditor di KPK adalah kasus Agus Joko Pramono , yang merupakan seorang auditor dan pernah menjabat sebagai Komisioner KPK.

Pengalaman Agus Joko Pramono dalam audit keuangan menjadi modal penting dalam memberantas korupsi. Wewenang auditor di KPK mencakup pemeriksaan dokumen, melakukan investigasi lapangan, dan memberikan rekomendasi terkait tindakan yang perlu diambil untuk mencegah dan menindak korupsi.