JAKARTA, Fraksigerindra.id — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Melati Erzaldi, mengingatkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta berfokus pada prioritas pembangunan nasional dalam setiap pengajuan anggaran. Hal ini disampaikan Melati dalam Rapat Kerja bersama Menteri HAM, Natalius Pigai, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung Pansus B Nusantara II, Lantai 3.
Melati, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Gerindra dan mewakili daerah pemilihan Bangka Belitung, menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang realistis dan berbasis prioritas agar dapat menunjang efektivitas kerja Kementerian HAM. Menurutnya, pengajuan anggaran sebesar 20 triliun rupiah oleh Kementerian HAM perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami dari Fraksi Gerindra sepakat bahwa fokus harus diarahkan pada hal-hal yang prioritas. Pengajuan 20 triliun rupiah ini, jika tidak realistis dan tidak berorientasi pada prioritas, hanya akan menjadi pemborosan. Kami ingin membantu Kementerian HAM agar anggarannya tepat sasaran,” ujar Melati.
Meski demikian, Melati menyatakan bahwa Komisi III tetap memberikan dukungan penuh kepada Kementerian HAM dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI. Dukungan ini, menurutnya, akan lebih optimal jika usulan anggaran disesuaikan dengan program-program yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
“Kementerian perlu mengarahkan usulannya pada program yang mendukung prioritas nasional, mengingat berbagai sektor lain juga membutuhkan dukungan,” tambah Melati.
Dengan pernyataan ini, Komisi III menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap anggaran negara digunakan dengan bijaksana, serta untuk mendukung Kementerian HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif.
