Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti vonis rendah dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Ia menganggap putusan tersebut tidak adil dan mengajak para hakim untuk melakukan introspeksi. Prabowo menyampaikan pendapatnya saat berbicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas. Dia menekankan pentingnya hukuman yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan agar keadilan bisa terwujud.
Selain itu, Prabowo juga mengimbau Menteri Pemasyarakatan untuk memantau kemungkinan pemberian fasilitas di luar batas yang diberikan kepada narapidana korupsi. Dia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, pemerintah harus bersih dari segala bentuk kebobrokan dan penyelewengan anggaran. Prabowo berharap dengan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang kuat, negara dapat mengalami pertumbuhan positif yang akan berdampak pada pembangunan nasional.
Pernyataan Prabowo ini disambut dengan antusias oleh para pendukungnya, yang menilai sikap tegasnya terhadap korupsi sebagai langkah penting untuk membangun tatanan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Mereka berharap agar semua pihak, baik pejabat pemerintah maupun aparat, dapat belajar dari pengalaman dan memberikan kontribusi yang nyata dalam memberantas korupsi di Indonesia.
