Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang belakangan menjadi sorotan publik. Bahtra mengungkapkan aduan terkait berbagai ketidakadilan yang dialami tenaga honorer dalam proses seleksi PPPK. Hampir setiap hari pihaknya menerima laporan mengenai modus permasalahan yang bervariasi, seperti kehilangan data pada tahun sebelumnya atau peserta yang tidak mendapat formasi sesuai haknya. Bahtra juga menyoroti praktik manipulasi data oleh beberapa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang dinilai merugikan tenaga honorer yang telah lama berdedikasi namun tidak mendapatkan kesempatan untuk seleksi PPPK.
Bahtra menegaskan bahwa perlu dilakukan perbaikan segera untuk memastikan keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK. Modus-modus seperti ini harus diperbaiki ke depan agar keadilan bagi tenaga honorer dan peserta seleksi PPPK dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selengkapnya dapat ditemukan di Fraksigerindra.id.
