Pemerintah Mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk Mengakhiri Paradoks di Indonesia
Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan yang akan mengakhiri situasi paradoks di Indonesia. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia, pemilik garis pantai terpanjang di dunia, dengan 17 ribu pulau, dan memiliki salah satu tutupan hutan tropis terbesar di dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, merupakan penghasil nikel terbesar di dunia, penguasa pasar minyak kelapa sawit dunia, dan kaya akan produk perikanan dan kelautan. Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus mampu sejahtera dan layak menjadi negara yang kaya.
“Ini adalah upaya pemerintah untuk menyelesaikan paradoks Indonesia, seperti yang tertulis oleh Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya. Tidak perlu lagi berdebat, bangsa kita kaya, kita seharusnya lebih sejahtera. Namun, pada kenyataannya, hingga tahun ke-80 keberadaan Indonesia, masih terdapat ketimpangan, masih ada orang yang miskin, masih ada orang yang tidak bisa makan, masih ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Semua ini harus segera diselesaikan. Jadi, paradoks Indonesia harus dipecahkan,” kata Hasan, Senin (24/2/2025).
Hasan mengatakan bahwa dengan kelahiran Danantara, lembaga investasi yang konsolidasi kekuatan dan kekayaan negara, Indonesia akan fokus lebih pada mengendalikan industri strategis. Hasan menekankan bahwa pengendalian sumber daya alam diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan dalam Ayat 3, “Bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya akan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya.”
Sayangnya, menurut Hasan, sejauh ini sebagian besar sumber daya alam Indonesia diekspor mentah, sehingga nilai tambah dan manfaat tidak maksimal dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri.
“Danantara akan mendanai industri strategisnya sendiri, termasuk hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, penciptaan kilang minyak dan industri pendukung, yang akan mendukung Indonesia melompat ke negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan.
Hasan menambahkan bahwa peluncuran Danantara adalah hadiah untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80, yang jatuh pada tahun ini. Dengan kelahiran Danantara, kekayaan dan kekuatan Badan Usaha Milik Negara dikonsolidasikan dalam satu entitas pengelolaan investasi.
Danantara akan mengelola aset Indonesia sebesar Rp 14.000 triliun, menjadikannya bukan hanya lembaga pengelola investasi, tetapi juga instrumen untuk mendorong pembangunan guna mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, menjadi negara maju dengan kesejahteraan yang merata.
“Hilirisasi adalah dukungan untuk kemajuan, ini adalah instrumen percepatan pembangunan, yang banyak menekankan pada sektor hilirisasi,” ujar Hasan.
Sumber: Kantor Komunikasi Presiden (KPC)