Isu Kesetaraan Gender Sebagai Isu Kemanusiaan
Kesetaraan gender bukanlah hanya masalah perempuan, namun merupakan isu kemanusiaan yang harus ditangani dengan serius. Hal ini disampaikan oleh Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dalam intervensi pada sesi 1 sidang Komisi Status Perempuan (CSW) yang membahas tema “Women’s political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity”.
Rahayu Saraswati menekankan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai bidang, diperlukan dukungan dari semua pihak tanpa terkecuali. Dia juga mengapresiasi partisipasi anggota parlemen laki-laki dalam mendukung perjuangan kesetaraan gender.
Dalam konteks Indonesia, Saraswati menyatakan bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen merupakan tugas yang mahal akibat sistem politik yang diterapkan. Oleh karena itu, perempuan perlu memiliki kemandirian finansial untuk mencapai keterwakilan di parlemen.
Politisi perempuan dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Parlemen Indonesia untuk mendukung perempuan. Di antaranya adalah pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai wujud dukungan negara terhadap perjuangan perempuan.
Kesetaraan gender merupakan isu yang tidak hanya terkait dengan perempuan, namun juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan kesetaraan gender dapat tercapai dalam berbagai bidang untuk mewujudkan kemanusiaan yang lebih baik.
