Reformasi Intelijen Indonesia untuk Menyusun Sistem Intelijen yang Lebih Adaptif dan Profesional

Mendesak Perlunya Reformasi Intelijen Indonesia untuk Menyikapi Tantangan Keamanan

Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi yang melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi ini bertujuan untuk mendiskusikan tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.

Reformasi Intelijen Indonesia menjadi fokus dalam diskusi tersebut untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks. Yudha Kurniawan, dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, menegaskan pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang ada dengan lebih baik.

Reformasi Intelijen Indonesia yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut meliputi penguatan kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan keamanan dan strategi global. Diskusi tersebut menyoroti perlunya perubahan dalam budaya kerja intelijen serta peningkatan pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Reformasi Intelijen Indonesia juga harus mencakup standarisasi Threat-Based Intelligence sebagai pendekatan operasional BIN. Hal tersebut ditekankan oleh Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, yang menyatakan bahwa BIN harus mampu merespons ancaman dengan cepat dan efektif.

Di tengah transisi kekuasaan, Reformasi Intelijen Indonesia menjadi sangat penting untuk menganalisis potensi ancaman secara cermat. Rizal menyoroti peran intelijen yang krusial dalam mendeteksi dan mencegah risiko mengingat situasi ekonomi yang tidak stabil.

Selain itu, reformasi dalam rekrutmen dan budaya kerja intelijen juga perlu diperhatikan. Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan pentingnya rekrutmen berbasis kompetensi dan struktur organisasi yang seimbang.

Dalam menyongsong Reformasi Intelijen Indonesia, mekanisme pengawasan yang ketat juga sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen serta pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga intelijen.

Reformasi Intelijen Indonesia harus dilakukan dengan tujuan memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia. Dengan adanya berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan sistem intelijen Indonesia dapat menjadi lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan baik di tingkat nasional maupun global.

Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara