Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak boleh diskriminatif atau hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. “Mereka menetapkan kuota ini, dan kemudian hanya perusahaan A, B, C, dan D yang ditunjuk. Hanya mereka yang diizinkan untuk mengimpor? Itu sangat tidak masuk akal,” katanya dalam forum ekonomi dengan Presiden Indonesia di Jakarta, Selasa (8 April).
Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang menghambat neraca perdagangan negara. Perintahnya datang sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang mencari untuk melakukan keseimbangan ulang hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah tarif timbal balik yang diberlakukan selama kepresidenan Donald Trump.
“Ketika Menteri Koordinator mengumpulkan kami untuk membahas bagaimana merespons dampak tarif timbal balik AS, kami segera menghubungi mitra kami di AS untuk memahami situasi,” kata Shinta Kamdani, Ketua Apindo. “AS jelas ingin mengurangi defisit perdagangannya. Mereka bertanya, ‘Berapa banyak yang bisa Anda impor, dan kapan?’ Itu sebagian dari pekerjaan kami. Kami berbicara tentang komoditas seperti kapas dan jagung.”
“Kami meminta agar impor ini langsung menuju ke industri, bukan melalui pihak ketiga. Itu akan memotong akar masalah,” tambahnya.
