Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Perkotaan (Kopkel) untuk memotong rantai pasokan barang penting yang panjang dan menyederhanakan pengiriman bantuan pemerintah ke komunitas lokal. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan inisiatif ini diharapkan dapat membuat distribusi bantuan menjadi lebih cepat dan ditargetkan dengan lebih akurat.
“Kopdes dapat mendistribusikan barang-barang penting langsung dari produsen ke koperasi, memotong rute pasokan yang panjang,” ujar Zulhas saat konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Kamis (8 Mei).
“Koperasi-koperasi ini akan menangani distribusi pupuk, tabung gas LPG, dan pasokan makanan pokok. Segala bentuk bantuan pemerintah akan dialirkan melalui Kopdes bekerja sama dengan Pos Indonesia, dan kemudian didistribusikan ke masyarakat.”
Dia juga menekankan bahwa Kopdes dapat membantu mengurangi ketergantungan warga desa pada pinjaman online ilegal (pinjol) dengan menawarkan layanan tabungan dan pinjaman yang diawasi di dalam koperasi.
“Selain menyederhanakan rantai pasokan, Kopdes juga dapat menghilangkan kebutuhan akan rentenir dan pemberi pinjaman ilegal. BRI akan terlibat dalam operasi keuangan,” tambahnya.
Menyusul Keputusan Presiden No. 9 tahun 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan lembaga terkait telah bekerja sama untuk mempercepat pembentukan unit Kopdes. Pada hari Kamis, sudah terbentuk 9.835 unit Kopdes di seluruh negara.
“Jumlahnya terus bertambah setiap hari,” ujar Zulhas.
Untuk memastikan implementasi yang lancar, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Kopdes/Kopkel Merah Putih, yang dipimpin oleh Zulhas. Operasi sehari-hari akan diawasi oleh Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.
Pemerintah sedang menyiapkan peluncuran resmi dan rollout operasional penuh pada 28 Oktober 2025, untuk bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda Indonesia.
“Kami bertarget meluncurkan seluruh koperasi tingkat desa pada 28 Oktober,” konfirmasi Zulhas.
Pada acara yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menekankan bahwa keanggotaan dalam Kopdes/Kopkel terbuka untuk semua warga, dan pemerintah telah mengeluarkan pedoman operasional bagi mereka yang tertarik menjadi administrator koperasi.
“Program pelatihan dan pembangunan kapasitas akan disediakan. Ini adalah proses belajar, dan kita akan melewatinya bersama,” ujar Budi.
Dia mencatat antusiasme tinggi dari basis grassroots untuk membentuk Kopdes melalui musyawarah desa khusus (musdesus). Berdasarkan momentum saat ini, ia berharap adanya lonjakan cepat dalam pembentukan koperasi.
“Antusiasme sangat tinggi. Saya percaya bahwa menjelang akhir bulan ini kita akan mencapai antara 50.000 dan 60.000 koperasi. Dan dalam waktu yang sangat singkat kita bisa mencapai 80.000, mengingat seberapa kuatnya momentum di berbagai daerah,” tegasnya.
