Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Paripurna DPR. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditetapkan sekitar 5,2 hingga 5,8 persen. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Wihadi Wiyanto, menganggap target pertumbuhan tersebut masih realistis jika didukung oleh program-program strategis nasional yang sedang berlangsung.
Wihadi menyoroti pentingnya percepatan investasi dan program hilirisasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga mengajukan asumsi makro lainnya, termasuk inflasi, nilai tukar rupiah, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN). Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga telah disampaikan, bersama dengan target lifting minyak bumi dan gas bumi.
Meskipun optimistis dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, Wihadi juga mengingatkan tentang ketidakpastian global yang masih menjadi tantangan utama. Ketidakpastian ini terutama terkait dengan sektor perdagangan dan investasi, yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan meningkatkan biaya transaksi internasional. Oleh karena itu, Wihadi meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif guna menghadapi ketidakpastian tersebut.
