Fraksi Partai Gerindra DPR RI di bawah pimpinan Ketua Budisatrio Djiwandono menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan lingkungan di lima pulau kecil yang menjadi lokasi tambang nikel. Fraksi Gerindra akan meneliti permasalahan ini lebih dalam, dengan memberi perhatian pada aspek legal, dampak lingkungan, keberlanjutan sosial, serta kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku.
Meskipun hilirisasi nikel adalah industri strategis bagi Indonesia, Fraksi Gerindra menekankan bahwa ekologi dan aspek sosial harus tetap dipertimbangkan, terutama di kawasan konservasi seperti Raja Ampat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memang memberi pengecualian untuk aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat terkait pengelolaan lingkungan dan teknologi ramah lingkungan. Saat ini, Fraksi Gerindra menantikan hasil evaluasi teknis dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait operasi tambang di lima pulau tersebut.
Kawasan Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang sangat penting. Selain menjadi rumah bagi berbagai spesies hayati laut yang melimpah, Raja Ampat juga memiliki potensi ekowisata dan konservasi lingkungan yang signifikan. Fraksi Gerindra berkomitmen untuk melindungi kelestarian Raja Ampat sebagai bagian dari tanggung jawab dalam merawat warisan hayati bangsa. Evaluasi yang ketat dari pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan dari DPR, dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan ini.
Komitmen Fraksi Partai Gerindra dalam menjaga keberlanjutan Raja Ampat memperlihatkan bahwa pembangunan harus berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Pihaknya menyerukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil dalam menjaga keaslian lingkungan Raja Ampat sebagai aset bangsa yang patut dijaga bersama.
