Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah menginisiasi pembahasan untuk mengembangkan “Desa Haji” sebagai bagian dari agenda kerja sama strategis yang lebih luas antara kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa pembicaraan awal tentang proyek tersebut telah dilakukan selama pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat Arab Saudi.
“Mengenai rencana pembangunan Desa Haji, disampaikan bahwa tim bersama akan didirikan untuk mempelajari kemungkinan kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia,” kata Mochamad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Haji, dalam konferensi pers di Jeddah pada hari Rabu (2 Juli).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa pembentukan tim studi bersama ini merupakan langkah awal menuju perancangan kerangka kerjasama teknis dan penyusunan instrumen regulasi yang diperlukan.
“Seiring dengan arahan Presiden, kita sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Haji (BPH) untuk segera memulai penyusunan legislasi untuk mengatur inisiatif ini,” katanya.
Menteri Koordinator Zulkifli Hasan menambahkan bahwa, selain Desa Haji, pembicaraan bilateral juga mencakup beragam topik lain, termasuk percepatan perjanjian perdagangan bebas dan rencana investasi strategis di sektor energi.
“InsyaAllah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Desa Haji ini akan menjadi kenyataan. Kami meminta doa dari semua pihak,” katanya.
“Hingga saat ini, kerja sama kita terutama difokuskan pada masalah Umrah, Haji, dan ketenagakerjaan. Ke depan, kedua belah pihak bersemangat untuk memperluas kemitraan tersebut ke sektor lain.”
Selama diskusi, ia juga menekankan perlunya mengatasi berbagai hambatan teknis yang telah lama menghambat ekspor Indonesia ke pasar Saudi.
“Untuk alasan ini, Presiden meminta agar Putra Mahkota secara pribadi turun tangan untuk membantu mempercepat proses ini, karena beliau memiliki otoritas tertinggi dalam hal ini,” jelas Zulkifli.
