Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menekankan pentingnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap hadir di tengah masyarakat, terutama bagi para nelayan, pembudidaya ikan, pengelola, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam. Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP, Siti Hediati Hariyadi menyatakan dukungan terhadap efisiensi anggaran namun menekankan pentingnya alokasi anggaran pada hal-hal yang langsung berhubungan dengan pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan.
Menurut Titiek Soeharto, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3,6 triliun akan difokuskan pada program strategis nasional, belanja operasional, dan belanja pegawai. Hal ini menuntut KKP untuk bekerja lebih selektif, fokus, dan adaptif dalam menjalankan program dan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan.
Dalam konteks keterbatasan anggaran, Titiek Soeharto menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk optimalisasi program dan kegiatan. Ia mendorong kemitraan strategis dengan BUMN, Lembaga Keuangan, serta lintas kementerian lembaga sebagai langkah untuk tidak tergantung sepenuhnya pada APBN.
Komisi IV DPR RI juga mengusulkan peran aktif sektor swasta dalam skema kolaboratif dengan pemerintah untuk memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang inklusif. Pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan juga ditekankan untuk mencapai tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Dengan upaya bersama ini, Indonesia diharapkan dapat meraih visi menuju Indonesia Emas 2045.
