Menteri Indonesia Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Maman Abdurrahman, resmi meluncurkan program RISE To IPO, sebuah solusi pembiayaan alternatif yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis menengah. Menurut Menteri Maman, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan menengah di Indonesia saat ini bukan hanya terbatas pada akses modal, tetapi juga kurangnya skema pembiayaan jangka panjang dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. “Pada saat yang bersamaan, pasar modal Indonesia terus berkembang sebagai sumber pendanaan alternatif yang menjanjikan,” ujar Menteri Maman saat acara peluncuran program RISE To IPO: Memperkuat Program IPO untuk Perusahaan Menengah di Jakarta, Rabu (9 Juli 2025). Beliau menekankan bahwa inisiatif RISE To IPO adalah jawaban konkret atas kesenjangan pembiayaan ini.
Program ini bertindak sebagai jembatan transformasional, mendorong perusahaan menengah untuk meningkatkan status mereka – dari perusahaan swasta menjadi perusahaan terbuka yang lebih terstruktur, transparan, dan kompetitif,” tambahnya. Menteri Maman mengutip data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yang menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2024, 42 perusahaan skala menengah telah terdaftar di papan akselerasi, sebagian besar berasal dari sektor barang konsumsi, teknologi, dan properti. “Perusahaan-perusahaan menengah ini diharapkan menjadi penopang bagi jutaan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia,” katanya.
Beliau menjelaskan bahwa perusahaan menengah yang tangguh dan kompetitif dapat berperan sebagai penerima dan pengumpul dalam kemitraan rantai pasok, menciptakan efek pengganda pada ekonomi nasional. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto – visi yang menekankan pentingnya hilirisasi industri dan penguatan sektor produktif. “Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan menengah tidak hanya akan meningkatkan ketahanan bisnis mereka sendiri tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi usaha mikro dan kecil untuk tumbuh dan memperluas operasi mereka,” demikian kesimpulan menteri tersebut.