Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dianggap sebagai langkah konkret pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Wardatul menyatakan dukungannya saat mengunjungi Sentra Pangudi Luhur di Kota Bekasi bersama dengan Komisi VIII DPR RI untuk meninjau persiapan lokasi Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat secara besar-besaran agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menerima pendidikan berkualitas tanpa biaya. Wardatul menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, dan Sekolah Rakyat merupakan implementasi nyata dari hak tersebut.
Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk pelajar dari keluarga miskin ekstrem agar mereka bisa mendapatkan pendidikan gratis dan bermutu. Presiden Prabowo menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan dan Wardatul menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua masyarakat.
Proses penerimaan siswa di Sekolah Rakyat didasarkan pada kriteria Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan kelompok 20 persen keluarga termiskin menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Wardatul berharap proses rekrutmen siswa tidak menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat karena kuota siswa terbatas.
Kurikulum Sekolah Rakyat meliputi pendidikan formal, karakter, dan kegiatan kokurikuler. Pendidikan karakter dilaksanakan melalui sistem asrama dan nilai-nilai keagamaan untuk membentuk dasar kepribadian siswa. Fasilitas modern dan teknologi digital di Sekolah Rakyat Sentra Pangudi Luhur juga mendapatkan apresiasi dari Wardatul, karena mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa dari latar belakang ekonomi sulit. Dengan fasilitas terbaik, diharapkan kualitas proses pembelajaran siswa dapat meningkat secara signifikan.
