Pada 21 Juli 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Beliau mengajak semua pihak terkait untuk memantau koperasi dengan ketat untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan. Saat berbicara saat peluncuran resmi program tersebut di Desa Bentangan, Klaten, Presiden Prabowo memperingatkan agar kesalahan masa lalu tidak terulang.
“Dahulu di era Orde Baru, ada lelucon tentang koperasi KUD—orang-orang mengatakan itu berarti ‘Ketua Untung Duluan’ atau ‘Ketua Untung Terlebih Dahulu’. Hal ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya. Beliau menekankan bahwa sistem koperasi baru ini didasarkan pada teknologi dan transparansi, memastikan bahwa semua aliran keuangan dapat dimonitor dan diaudit secara real-time.
“Hari ini, semua orang memiliki gadget. Teknologi akan memastikan pengawasan yang ketat. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi menerapkan sistem di mana semua arus masuk dan keluar harus melalui platform digital. Jadi era ‘Ketua Untung Duluan’ telah berakhir.” Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah milik rakyat, dan kepala desa harus mengambil peran aktif dalam pengawasan untuk menjaga inisiatif tetap sejalan dengan tujuannya untuk melayani masyarakat.
“Kepala desa, apakah Anda siap untuk mengawasi? Anda harus mengawasi ketua koperasi—karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana mungkin ada yang memanfaatkan komunitas mereka sendiri? Kita semua harus mengawasi ini bersama-sama.” Beliau menggunakan metafora tradisional untuk menjelaskan kekuatan kesatuan: “Sebuah sapu tunggal lemah, tetapi saat diikat menjadi puluhan atau ratusan, ia menjadi alat yang kuat. Itulah konsep koperasi: menggabungkan yang lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Itu adalah semangat kerjasama saling menguntungkan.”
Presiden Prabowo percaya gerakan ini akan membangkitkan kembali ekonomi pedesaan Indonesia dan membalikkan sentralisasi sumber daya yang telah berlangsung lama. “Saya yakin ini adalah awal dari gerakan besar. Dana yang biasanya mengalir dari desa ke kota sekarang akan dialihkan—dari ibu kota, ke provinsi, ke desa-desa. Roda ekonomi harus berputar di kabupaten, kecamatan, dan desa.”