Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar gizi bagi para pelajar, ibu hamil, dan balita—program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak program ini diterapkan, program ini telah menciptakan lapangan kerja langsung bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Angka penyerapan tenaga kerja terus meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, jumlahnya meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat seiring dengan itu. Sejumlah perkiraan 1–2 triliun IDR telah disalurkan selama fase awal program (Januari–April), yang berkembang menjadi 4,4 triliun IDR pada awal Juni, dan mencapai 5,1 triliun IDR pada akhir semester pertama tahun 2025—setara dengan 7,1% dari total alokasi 71 triliun IDR yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi komunitas lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan bertambah cepat di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, total penyerapan anggaran diperkirakan akan mencapai 8 triliun IDR.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga-keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrem dan kelompok berpendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya bekerja per SPPG, setidaknya 30% akan berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sementara sekaligus memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulan beliau.