Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur perlu disertai dengan kajian matang terkait kesiapan transportasi. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyoroti pentingnya akses transportasi sebagai kunci keberhasilan mobilitas menuju pusat pemerintahan baru. Saat ini, Jakarta dapat diakses dengan berbagai moda transportasi, namun jika IKN menjadi pusat pemerintahan, transportasi udara atau laut akan menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pihak yang terlibat.
Dengan asumsi 2 juta orang memiliki kepentingan langsung ke IKN, biaya transportasi pesawat bisa mencapai Rp 3 triliun per hari. Hal ini menunjukkan potensi beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan kapasitas transportasi udara juga menjadi perhatian serius. Indonesia hanya memiliki sekitar 450 pesawat dengan total daya angkut yang jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang.
Bandara Sultan Aji Balikpapan dan bandara IKN sendiri memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga perlu dipertimbangkan bagaimana wilayah lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT dapat diakomodasi dengan transportasi yang memadai. BHS menekankan perlunya kajian mendalam terkait infrastruktur transportasi agar mobilitas ke IKN dapat terjamin.
Dalam konteks ini, BHS mengharapkan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan menentukan langkah terbaik agar pembangunan IKN tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Kesiapan infrastruktur transportasi menjadi faktor krusial dalam kesuksesan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
