Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menertibkan kawasan hutan yang digunakan sebagai lahan sawit secara ilegal. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peraturan tersebut dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara, Jakarta. Penertiban dilakukan terhadap 3,1 juta hektar dari total 5 juta hektar lahan sawit yang melanggar aturan. Langkah ini merupakan respons terhadap amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo menekankan penertiban tambang ilegal juga akan dilakukan setelah penertiban lahan sawit.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia juga menyoroti perlunya menegakkan hukum dan keadilan guna melindungi kekayaan negara. Lebih lanjut, Presiden menekankan pentingnya UUD 1945 sebagai benteng pertahanan ekonomi Indonesia, menyatakan bahwa hal ini harus dipelajari dan dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Presiden Prabowo juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kelangkaan minyak goreng di Indonesia meskipun menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ia menegaskan perlunya memperbaiki distorsi dalam sistem ekonomi yang telah mengabaikan prinsip Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar aturan, terutama yang merugikan kehidupan rakyat. Perusahaan-perusahaan besar yang melanggar dijanjikan akan diproses hukum dan harta mereka disita guna melindungi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
