DPR RI Meningkatkan Pengawasan Laut dengan Tambahan Anggaran
DPR RI telah menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan pengawasan laut Indonesia melalui penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Anggaran tambahan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sumail Abdullah, menilai langkah ini sebagai momentum penting untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan nasional. Ia menegaskan pentingnya penggunaan dana yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Akun Instagram Parlemen.
Menurut Sumail, tambahan anggaran ini akan memberikan energi baru bagi KKP dalam memperkuat sistem pengawasan laut, terutama untuk menekan praktik illegal fishing yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp16 triliun per tahun. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah perairan Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih.
Selain menambah armada kapal, KKP juga akan memperkuat pengawasan dengan menggunakan teknologi modern seperti drone dan perangkat deteksi bawah laut. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas pemantauan wilayah laut Indonesia.
Dengan adanya dukungan anggaran tambahan, DPR berharap pengawasan kelautan dapat berjalan lebih optimal sehingga praktik penangkapan ikan ilegal dapat ditekan. Selain itu, potensi kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan juga diharapkan dapat diminimalkan.
