Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan bencana banjir rob di Desa Eretan, Indramayu. Menurutnya, penyelesaian masalah banjir rob memerlukan koordinasi lintas sektor yang komprehensif. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak, Andi Iwan menyoroti permasalahan status lahan sebagai salah satu hambatan utama dalam penanganan bencana tersebut.
Andi Iwan menjelaskan bahwa penyelesaian masalah banjir rob tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial masyarakat. Dia menekankan perlunya solusi yang adil terkait dengan status lahan agar proses relokasi masyarakat terdampak dapat berjalan lancar tanpa konflik. Komisi V DPR RI terus mendorong Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Eretan, dengan target rampung pada akhir Desember 2025.
Dalam upaya perlindungan jangka panjang, Komisi V juga mendukung pembangunan Giant Sea Wall di pantai Indramayu, serta pembangunan breakwater, rehabilitasi hutan mangrove, dan sistem pengendalian air di belakang tanggul. Selain itu, program relokasi warga dari zona merah rob ke area yang lebih aman juga didorong. Komisi V juga mendorong Pemerintah Daerah Indramayu untuk meninjau kembali RTRW guna mencegah pemukiman padat di daerah rawan rob.
Dengan menyatukan aspek teknis, sosial, dan lingkungan, Komisi V berkomitmen untuk terus mendukung program penanganan banjir rob di Eretan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir Indramayu. Menegaskan bahwa penanganan bencana ini haruslah holistik dan berkesinambungan, Andi Iwan memastikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus ditingkatkan untuk penanggulangan bencana banjir rob yang lebih efektif.
