Wilayah-wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat saat ini tengah menghadapi musibah banjir dan longsor dengan dampak besar, mulai dari jatuhnya korban jiwa hingga terhambatnya akses transportasi dan komunikasi antar daerah. Akibat kondisi darurat ini, Pemerintah Aceh menetapkan status bencana selama 14 hari, dari 28 November sampai 11 Desember 2025. Namun, di tengah bencana tersebut, perbincangan di media sosial justru ramai membahas keterkaitan antara banjir yang terjadi dengan kebijakan pemerintah, khususnya yang melibatkan Zulkifli Hasan, Menko Pangan saat ini.
Bermunculan tudingan dari warganet yang menyoroti peran Zulkifli Hasan terkait masalah lingkungan di Sumatera. Salah satu kritik keras datang dari akun Instagram Balqis Humaira, yang secara terbuka menyebut nama Zulkifli Hasan. Ia menilai bahwa banjir dan longsor yang merusak permukiman warga merupakan akibat dari sejumlah kebijakan yang membolehkan pelanggaran lingkungan melalui regulasi dan izin-izin masa lalu. Menurut Balqis, banyak izin dikeluarkan ketika Zulhas menjabat Menteri Kehutanan, yang akhirnya menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah tersebut.
Zulkifli Hasan memang sudah beberapa kali disorot akibat isu deforestasi di Indonesia. Termasuk saat masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan pada 2009 hingga 2014, banyak pihak menuding bahwa kebijakan yang diambil turut mempercepat laju penghancuran hutan, seperti yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Area konservasi ini, menurut sejumlah aktivis, berubah drastis dari kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal yang merajalela.
Masih dalam unggahan yang sama, Balqis menggambarkan betapa rusaknya hutan-hutan yang dulunya berperan penting sebagai penyangga ekosistem. Ia mengatakan bahwa area hutan yang dahulu mencapai 83 ribu hektare, kini hanya tinggal kenangan dan dikuasai tanaman sawit yang ditanam secara ilegal. Perambahan yang terjadi dari berbagai arah dianggap semakin mengikis kemampuan hutan untuk menahan bencana alam seperti banjir dan longsor.
Fenomena tudingan ini juga diiringi dengan kemunculan kembali video dokumenter tahun 2013 yang viral di sejumlah platform. Dalam video tersebut, aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulkifli Hasan terkait kerusakan hutan di Indonesia, khususnya kasus di Tesso Nilo. Saat itu, Ford secara lugas mengkritik pemerintah Indonesia atas kurangnya langkah tegas mengatasi deforestasi. Video itu kini kembali menjadi perbincangan publik di tengah maraknya bencana yang terjadi.
Narasi serupa diangkat oleh akun media sosial lainnya, seperti @voxnetizens, yang menyampaikan bahwa bencana semacam ini bukan semata-mata karena fenomena alam, namun merupakan konsekuensi dari kebijakan manusia. Mereka menyoroti fakta bahwa pembukaan kawasan hutan yang disetujui lewat regulasi pemerintah telah menguntungkan pihak-pihak tertentu, seperti perusahaan sawit, namun berdampak merugikan masyarakat. Dalam unggahannya, akun tersebut menekankan bahwa manusia sendirilah yang melegalkan perusakan lingkungan demi kepentingan ekonomi, sehingga bencana yang terjadi saat ini dianggap sebagai akibat langsung dari keputusan-keputusan tersebut.
Diskusi yang berkembang memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap kaitan antara kebijakan pengelolaan lingkungan dengan frekuensi bencana alam yang menimpa wilayah Sumatera. Peristiwa ini pun menjadi pelajaran bahwa pengambilan keputusan oleh pejabat publik di masa lalu tetap memiliki dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan hari ini.
Sumber: Zulkifli Hasan Disorot Soal Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Teguran Harrison Ford Soal Kerusakan Hutan
Sumber: Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan
