Komisi III DPR RI Apresiasi Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional
Pada Selasa (12/5/2026), Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan pengungkapan jaringan perjudian online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara.
Dukungan Penuh Terhadap Penegakan Hukum
Menurutnya, langkah pengungkapan kasus tersebut sangat penting dalam menghadapi ancaman serius terhadap masyarakat dan ketahanan sosial nasional. Ia juga menekankan bahwa tindakan tegas aparat menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara profesional sambil melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.
“Pemberantasan perjudian online sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reformasi hukum, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Habiburokhman.
Penegakan Hukum yang Profesional dan Berkesinambungan
Habiburokhman juga menyoroti perkembangan praktik perjudian online menjadi kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital, dana besar, dan berpotensi memicu tindak pidana lain seperti pencucian uang dan penipuan. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus ini harus dilakukan secara serius, konsisten, dan menyeluruh.
Fraksi Gerindra juga mendorong Polri untuk terus menindak pelaku utama, bandar, operator, dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian online tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkesinambungan diharapkan mampu memberikan efek jera dan memutus mata rantai praktik perjudian online di Indonesia.
Penguatan Sinergi antar Kementerian dan Lembaga
Selain itu, Komisi III DPR RI juga menekankan pentingnya penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, terutama dalam pengawasan sistem keuangan, keimigrasian, dan ruang siber nasional. Hal ini bertujuan untuk mencegah Indonesia dijadikan basis operasional kejahatan digital internasional.
“Kami mendorong penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, termasuk pengawasan terhadap sistem keuangan, keimigrasian, dan ruang siber nasional, guna mencegah Indonesia dijadikan basis operasional kejahatan digital internasional,” tegasnya.
