Heri Gunawan Mendorong Kejelasan Status PPPK dan Penataan Fiskal Daerah
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, menyoroti persoalan belanja pegawai daerah yang melebihi batas 30 persen dari APBD. Fokusnya terutama terhadap dampaknya terhadap keberlanjutan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rapat kerja dengan pemerintah, Heri menegaskan bahwa penataan aparatur sipil negara (ASN) harus dilakukan tanpa mengorbankan PPPK yang sudah diangkat melalui prosedur yang sah.
Kebijakan Fiskal dan Keadilan Bagi PPPK
Heri menyatakan bahwa kebijakan fiskal pemerintah tidak boleh berujung pada pemutusan hubungan kerja PPPK, bukan hanya masalah angka, tetapi juga tentang keadilan dan kemanusiaan. Politisi Gerindra ini menilai penting bagi pemerintah untuk memberikan pelonggaran terkait belanja pegawai di daerah yang masih melebihi batas 30 persen agar PPPK tidak terdampak negatif. Relaksasi ini diperlukan untuk memastikan keberlanjutan PPPK sesuai Undang-Undang ASN.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Daerah
Heri juga mempertanyakan kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung daerah yang mengalami tekanan fiskal akibat kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat memiliki ruang untuk memberikan bantuan keuangan guna menjamin kelangsungan pembiayaan PPPK di daerah. Berdasarkan Heri, kebijakan tersebut harus diterapkan secara bertahap dan mempertimbangkan situasi real di lapangan agar tidak menimbulkan masalah baru.
Heri Gunawan menekankan bahwa implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) harus konsisten. Meskipun pembatasan belanja pegawai hingga 30 persen penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, namun penyesuaian harus dilakukan secara bijaksana sesuai kondisi daerah.
Keseimbangan Antara Belanja Pegawai dan Pembangunan
Heri juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur dasar serta pelayanan publik. Dia berpendapat bahwa pengelolaan anggaran harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang lebih luas.
Sebagai solusi, Heri mendorong pemerintah untuk mengatur masa transisi penyesuaian belanja pegawai dengan lebih jelas dalam APBN dan memberikan dukungan fiskal bagi daerah yang memerlukan bantuan. Kebijakan harus memberikan jaminan kepada ASN PPPK, meringankan beban daerah, dan tetap mendukung program pembangunan.
