Tuntaskan Konflik Agraria dengan Koordinasi Lintas Kementerian
Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menyoroti pentingnya komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta koordinasi lintas kementerian dalam menyelesaikan konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan di berbagai daerah. Menurutnya, penyelesaian masalah pertanahan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh.
Dibutuhkan Koordinasi Antar Kementerian
Endang Setyawati Thohari menilai kendala utama dalam menyelesaikan sengketa lahan adalah kurangnya koordinasi dan adanya ego sektoral antar-kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, political will yang kuat dan koordinasi yang baik menjadi kunci penyelesaian konflik agraria secara efektif.
Pembangunan Berkelanjutan dan Penguatan Riset Pertanian
Sebagai bekas pejabat di Kementerian Pertanian, Endang menekankan perlunya kerangka kebijakan nasional yang konsisten dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik agraria. Selain itu, penguatan dukungan anggaran untuk riset dan inovasi dalam bidang pertanian dan kehutanan juga menjadi sorotan penting, agar produk pertanian yang digunakan masyarakat telah teruji ilmiah dan sesuai dengan kondisi lapangan.
Berdasarkan materi audiensi dengan Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN-MP), sejumlah sengketa lahan dan tumpang tindih kawasan hutan dilaporkan di beberapa daerah, termasuk Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengkoordinasikan aspirasi masyarakat dengan kementerian terkait guna menemukan skema penyelesaian yang terintegrasi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
