Generasi muda didorong tidak sekadar datang ke tempat pemungutan suara, tetapi memahami calon pemimpin sebelum menentukan pilihan. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Esthon L. Foenay, M.Si., menilai visi-misi, identitas, integritas, rekam jejak, serta program kerja calon harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan politik.
Pesan itu disampaikan Esthon saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT di Hotel Harper, Kota Kupang, Senin (26/10/2026). Kegiatan tersebut turut menghadirkan Ana Juana, jurnalis perempuan senior di Kota Kupang.
Pendidikan pemilih dan persoalan administrasi
Esthon mengatakan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam proses demokrasi. Menurut dia, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menggunakan hak politik secara sadar dan bertanggung jawab.
Ia menyebut hak memilih merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus digunakan secara bijaksana. Karena itu, pemilih pemula dan generasi milenial perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai proses politik, calon yang berkompetisi, serta program yang ditawarkan.
Dalam pemaparannya, Esthon juga menyoroti pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat. Ia mengingatkan masih ada warga yang belum menggunakan hak pilih karena berbagai kendala, termasuk persoalan administrasi kependudukan.
Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian ialah pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Persoalan tersebut dinilai penting ditangani agar warga yang telah memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilih sesuai ketentuan.
Esthon mengingatkan masyarakat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota lembaga legislatif, termasuk DPR dan DPD, sesuai jenis pemilihan yang diselenggarakan. Pendidikan pemilih, kata dia, tidak berhenti pada ajakan untuk hadir di bilik suara, tetapi juga mendorong warga memahami pilihan politiknya.
Waspadai politik uang, hoaks, dan isu SARA
Selain partisipasi, Esthon menekankan perlunya kewaspadaan terhadap politik uang, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran informasi bohong atau hoaks. Ia menilai politik uang berpotensi merusak kualitas demokrasi karena pilihan warga dapat bergeser dari pertimbangan kapasitas, integritas, dan program kerja calon ke imbalan sesaat.
“Pemilih cerdas harus mengenal visi dan misi calon pemimpin, identitas, serta integritasnya. Jangan sampai pilihan kita ditentukan oleh politik uang, isu SARA, dan hoaks,” kata Esthon dalam pemaparannya.
Ia meminta pemilih pemula dan generasi milenial memilah informasi politik secara kritis, terutama ketika arus informasi di media sosial semakin deras. Politik uang, menurut dia, tidak boleh dianggap sebagai praktik yang wajar dalam demokrasi.
Dalam sosialisasi itu, Esthon juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak berkembang menjadi perpecahan. Persaingan antarcalon merupakan bagian dari proses demokrasi, tetapi hubungan sosial dan persaudaraan harus tetap dijaga.
“Dalam politik kita berkompetisi, tetapi dalam Tuhan dan masyarakat kita basudara,” ujar Esthon sebagai pesan penutup.
Melalui kegiatan tersebut, KPU Provinsi NTT berupaya memperkuat pemahaman pemilih pemula dan generasi milenial mengenai hak suara serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan demokrasi.












