Penyadapan Presiden Diduga Insubordinasi, Gerindra Konsolidasi

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh institusi Polri sebagai bentuk insubordinasi. Menurut dia, dugaan tersebut harus diusut melalui proses hukum untuk mengungkap motif, dasar tindakan, serta pihak-pihak yang terlibat.

“Kalau saya berpendapat bahwa ini merupakan suatu bentuk insubordinasi. Kemudian bisa jadi ditemukan motif-motif yang mengarah pada makar kepada Presiden,” ujar Sugiono di Jakarta, Rabu (4/11).

Dugaan kebocoran dari internal pemerintahan

Sugiono menyoroti posisi Polri sebagai institusi yang berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana dugaan penyadapan terhadap kepala negara bisa terjadi, terlebih Presiden memiliki sistem pengamanan berlapis.

Ia menduga kemungkinan adanya kebocoran dari internal pemerintahan. Menurut Sugiono, apabila penyadapan benar-benar terjadi, sumbernya bisa saja berasal dari lingkungan internal pemerintahan sendiri.

“Kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri kan, dari dalam pemerintahan sendiri. Makanya saya bilang ini bisa saja diterjemahkan sebagai suatu insubordinasi,” katanya.

Sugiono menegaskan, motif dan dasar tindakan tersebut tidak boleh disimpulkan secara sepihak. Keduanya, kata dia, perlu diketahui melalui proses hukum yang sedang berjalan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Suyudi Ario Seto dan jajarannya yang menangani perkara tersebut. Sugiono mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum agar fakta mengenai dugaan penyadapan dapat terungkap secara lebih jelas.

“Sekali lagi, kami mengucapkan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang sudah melakukan proses ini. Tentu saja kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk bisa mengetahui lebih lanjut,” ujar Sugiono.

Mempertanyakan prosedur dan sasaran penyadapan

Selain menyoroti dugaan keterlibatan institusi di bawah pemerintahan, Sugiono mempertanyakan alasan Presiden Prabowo menjadi sasaran. Ia menyatakan penyadapan bukan tindakan yang dapat dilakukan secara spontan karena, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, terdapat rangkaian prosedur yang harus dilalui.

“Penyadapan itu dilakukan lewat serangkaian proses yang membutuhkan keputusan pengadilan berdasarkan undang-undang. Sepanjang pengetahuan saya, penyadapan juga bukan sesuatu yang dapat serta-merta dilakukan. Oleh karena itu, perlu juga dipertanyakan intensinya, kenapa Presiden sendiri yang disadap,” tuturnya.

Dugaan tersebut, lanjut Sugiono, menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem keamanan siber dan pengamanan Presiden Prabowo. Ia menilai ketentuan hukum yang telah berlaku perlu menjadi perhatian agar setiap tindakan penyadapan dilaksanakan sesuai prosedur.

Di tingkat internal partai, Partai Gerindra akan melakukan konsolidasi bersama para kader dan rekan-rekan di partai. Sugiono menyebut isu tersebut menjadi perhatian karena Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Republik Indonesia.

“Kita akan melakukan konsolidasi bersama rekan-rekan, bahwa ini adalah kepala negara, Presiden yang berasal dari partai kami. Saya kira pada waktunya itu akan dilakukan,” pungkasnya.

Source link