ASKARA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengaku gerah mendengar pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut konflik Palestina-Israel dapat memicu bangkitnya sel-sel terorisme di Indonesia.
Menurut Habib Syakur, Kapolri harusnya fokus pada masalah dalam negeri, karena bibit-bibit terorisme dan khilafah akan menguat di Indonesia ketika politik dalam negeri tidak kondusif dan rasa keadilan masyarakat mulai luntur.
“Kapolri disentil aja. Ngapain jauh-jauh ke Palestina berbicara. Wong politik dalam negeri sedang panas, dan ini pintu masuk khilafah. Sel-sel terorisme itu bermain ketika anak bangsa saling berkonflik. Gitu loh,” ujar Habib Syakur kepada awak media melalui sambungan telepon, Minggu (5/11).
Habib Syakur menilai Kapolri yang berbicara soal Palestina menunjukkan sikap yang tidak fokus. Bahkan seperti meremehkan situasi dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja.
“Kok yang dibilang teroris bangkit di tengah isu Palestina Israel. Tapi bukan itu saja penyebabnya teroris bangkit. Isu Prabowo Gibran yang dipaksakan maju lewat putusan MK itu bisa bikin terorisme bangkit di Indonesia,” jelas Habib Syakur.
Ulama asal Malang Raya ini meminta Kapolri gak usah jauh jauh ke Palestina mencari contoh, di dalam negeri saja sudah ada pemicunya, yakni memanasnya konflik dan ketegangan anak bangsa dipicu fenomena politik kekuasaan yang tidak sehat.
“Kapolri jangan aneh-aneh saja dan mulai enggak fokus. Buat apa bicara konflik Palestina akan bangkutkan sel-sel tidur teroris. Palestina itu nan jauh di sana. Justru kerancuan politik di Indonesia adalah pemicu bangkutnya khilafah dan teroris di Indonesia,” tukas Habib Syakur.
Habib Syakur menilai masalah pemilu 2024 bukan sebatas siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden di 2024-2029, tetapi kekacauan politik dalam negerilah yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara kelak.
“Bapak Kapolri yang terhormat, fokuslah mencegah sel-sel khilafah dan teroris yang akan bangun dari tidur dengan memanfaatkan kekisruhan di dalam negeri. Maka diharapkan netralitas Polri dalam penanganan pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada,” tandas Habib Syakur.
“Bahaya lho, kalau rakyat sudah tidak percaya. Kan bisa berbahaya. Lembaga sekelas MK yang dianggap benteng hukum saja bisa seperti itu,” ungkapnya.
Karena itu, Habib Syakur meminta agar dilakukan pembenahan total di tubuh MK. Sejalan dengan itu, ia berharap jajaran Polri siaga di garda terdepan dalam mendinginkan situasi dalam negeri yang memanas akibat politik.
Lebih jauh Habib Syakur meminta perangkat majelis MK yang memutuskan aturan hingga meloloskan Gibran maju dalam Pilpres 2024 harus diberhentikan atau dicutikan permanen terlebih dahulu.
“Semua perangkat MK yang terkait putusan soal syarat maju Capres/Cawapres dan menyediakan karpet merah bagi Gibran maju jadi cawapres sebaiknya dicutikan permanen dulu lah. Diganti dengan majelis hakim MK yang lebih kredibel, karena usai pemilu pasti banyak sengketa yang harus ditangani secara adil,” lanjutnya.
Jika MK tidak bisa dibenahi lagi, Habib Syakur menilai akan lebih aman jika lembaga MK yang distop dalam menangani masalah pemilu.
“Atau bila perlu MK dibekukan saja sementara. Bentuk hakim khusus menangani pemilu dari Mahkamah Agung. Supaya kondusif dan tak terjadi adu-domba dan fitnah,” tuntas Habib Syakur.
Editor: Husnie
