Jakarta, CNBC Indonesia – Calon presiden Ganjar Pranowo kembali melontarkan kritik terhadap pemerintah era Presiden Joko Widodo. Setelah sebelumnya menyorot nasib BUMN Karya, kini giliran soal penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.
“Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?” tanya Uceng.
“Turun,” ucap Ganjar.
“Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya,” ujarnya.
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. “Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ucapnya.
Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
“Dengan kasus itu jeblok,” sebut Ganjar.
“Terkait hal tersebut capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan respons saat ditanya oleh awak mediasaat meresmikan sumber air bersih di Desa Pamubulan, Lebak, Banten, Minggu (19/11/2023).
Melansir Detik.com, usai peresmian itu Prabowo dimintai tanggapan soal penilaian Ganjar mengenai penegakan hukum di era Jokowi.
Prabowo tak memberikan pernyataan apapun. Tampak Prabowo hanya memberi gesture kedipan mata kemudian tertawa.
“Hahaha,” ujar Prabowo. Kemudian Prabowo langsung pergi meninggalkan lokasi.
[mkh/mkh]
