Kesultanan Yogyakarta yang Disebut sebagai Dinasti Politik Tidak Tepat

Kesultanan Yogyakarta yang Disebut sebagai Dinasti Politik Tidak Tepat

ASKARA – Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing menilai, sangat tidak tepat Kesultanan Yogyakarta disebut sebagai dinasti politik, sebab Kesultanan Yogyakarta atas kehendak rakyat di seluruh wilayah kesultanan. 

“Semua sultan yang pernah memimpin wilayah Kesultanan Yogyakarta selalu melindungi dan mensejahterakan semua warga di sana. Rakyat di sana sangat mencintai sultannya,” ujar Emrus kepada para wartawan, Selasa (5/12).

Emrus mecontohkan, keponakannya yang merupakan putra Sumatera tetapi lebih memilih menetap di Yogyakarta.

“Dia senang dan bahagia tinggal di Yogyakarta daripada kembali ke kampung halaman. Kata ponakan saya, dia sangat bangga menjadi bagian warga Yogyakarta,” beber Founder GoGo Bangun Negeri ini.

Lain halnya dengan dinasti  politik, tutur Emrus, di mana pemimpinnya merupakan produk rekayasa politik kekuasaan.  

“Relasi kekuasaan dinasti politik  merupakan tindakan memaksakan estafet kekuasaan agar selalu berada di sekitar keluarga inti dengan merekayasa konstitusi, UU, dan dengan melakukan penyanderaan politik kepada kekuatan politik, termasuk ke partai politik agar semua kekuatan politik senantiasa mendukung penuh supaya kekuasaan ada di sekitar keluarga inti,” papar Dosen Pasca Sarjana Fikom UPH ini.

“Kepemiluan dijadikan sebagai topeng legitimasi kekuasaan agar tampak seperti berdemokrasi,” tuntas Emrus Sihombing.