JAKARTA, Fraksigerindra.id — Pertemuan bilateral antara Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan berlangsung di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss. Mereka membahas situasi terkini di Myanmar, isu pengungsi Rohingya, dan kekuasaan junta militer yang berlangsung sejak kudeta tiga tahun lalu.
Parlemen Myanmar dalam Pengasingan, yang dibentuk oleh Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw, terdiri dari anggota parlemen terpilih dan yang digulingkan dalam kudeta 2021. Kelompok parlemen ini termasuk perwakilan dari Liga Nasional untuk Demokrasi, kelompok pemberontak etnis minoritas, dan partai-partai kecil lainnya.
Fadli mengungkapkan harapannya agar konsensus pemimpin ASEAN sebagaimana tercantum dalam Five-point consensus menjadi pijakan bagi upaya perdamaian dan penghormatan terhadap demokrasi di Myanmar. Namun, hingga saat ini, situasi di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda ke arah perdamaian dan stabilitas.
Pertemuan bilateral ini dihadiri oleh perwakilan Parlemen Myanmar dalam Pengasingan, Win Myat Aye dan Mya Thida, di sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-148 di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024.
Fadli Zon mengekspresikan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Myanmar dan menegaskan dukungan Indonesia. DPR RI berkomitmen untuk mendukung Five-point consensus yang menekankan pentingnya dialog dan akses bantuan kemanusiaan bagi seluruh warga sipil yang terkena dampak konflik di Myanmar. Selain itu, DPR RI akan terus berperan aktif untuk memperjuangkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar.
Fadli Zon juga menekankan perlunya kepemimpinan ASEAN yang mampu mengarahkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Hal ini termasuk repatriasi ke Myanmar dan menjamin keamanan mereka. Fadli Zon juga menyoroti pentingnya Junta Myanmar menghormati Five-point consensus dan bekerja sama untuk mencapai perdamaian di Myanmar.
Adapun isi dari ASEAN Five-point consensus meliputi penghentian segera kekerasan di negara tersebut, dialog dengan semua pihak terlibat, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan oleh ASEAN, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terlibat.
