Komisi IV DPR RI baru-baru ini menerima audiensi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) untuk membahas isu terkait lahan seluas 20 juta hektar yang digunakan untuk pertanian dan industri. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menegaskan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak akan gegabah dalam melanggar Undang-Undang terkait alih fungsi hutan. Titiek Soeharto juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan serupa, dan meyakinkan Walhi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo akan segera menangani isu-isu lingkungan tersebut.
Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut juga berencana untuk mengungkapkan keprihatinannya kepada Menteri Kehutanan dan meminta klarifikasi mengenai daerah-daerah yang akan diprioritaskan. Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tidak merugikan masyarakat, dan sebaliknya memberikan manfaat bagi rakyat. Dengan memantau permasalahan ini secara serius, Komisi IV DPR berkomitmen untuk melibatkan Pemerintah dan Kementerian terkait dalam upaya melindungi lingkungan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dengan langkah-langkah strategis yang akan diambil, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan langkah penting dalam mendukung visi Presiden Prabowo untuk memiliki kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.
