Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa efisiensi anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintahannya tidak mengganggu operasi sehari-hari. Anggaran yang berhasil dihemat akan dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk dan perbaikan sekolah.
Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara di pertemuan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2). Ia juga mengundang partai politik di koalisi untuk mendukung langkah penghematan ini.
“Memang, saya ingin menerapkan efisiensi, tetapi jelas bahwa efisiensi ini tidak mengganggu operasi sehari-hari,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa isu yang membingungkan tentang pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat langkah penghematan itu tidak benar.
“Naratif tentang isu pemotongan gaji tidak benar,” katanya.
Prabowo mengatakan bahwa langkah penghematan ini meliputi pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi setelah semua perjalanan dinas, seminar, FGD, diskusi kelompok forum, apa yang dibahas? Rakyat butuh mitigasi, rakyat butuh pupuk, rakyat butuh benih, sekolah butuh diperbaiki. Tidak ada lagi seminar,” ujarnya.
Prabowo menyebutkan bahwa hingga saat ini, penghematan yang telah dilakukan mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program penting yang sedang berjalan, termasuk di bidang pendidikan.
“Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Tidak ada program yang sedang berjalan yang disentuh, apalagi pendidikan,” terangnya.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan kriteria kegiatan pemerintah yang terdampak oleh efisiensi anggaran pemerintah.
“Kriteria efisiensi dari kementerian lembaga yang kita lakukan memperhatikan kriteria kegiatan, yaitu perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini tidak akan memengaruhi pemutusan hubungan kerja karyawan honorer, biaya UKT untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Langkah ini seharusnya tidak, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan universitas tentang UKT,” tegas Sri Mulyani.
