Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pilkada serentak kali ini merupakan yang kedua kalinya dan diikuti oleh banyak pasangan calon, sehingga energi penyelenggara pemilu terserap secara bersamaan. Pengalaman mereka dalam menangani situasi ini masih terbatas, mengakibatkan berbagai permasalahan timbul. Azis menyatakan bahwa mitigasi risiko dalam pelaksanaan Pilkada Serentak belum dilakukan secara matang, terutama dalam aspek administratif yang berujung pada diskualifikasi calon.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Azis meminta agar penyelenggara yang sebelumnya bertanggung jawab atas Pilkada yang bermasalah tidak lagi diberi wewenang untuk menggelar PSU. Ia menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan PSU agar segera terpilih pemimpin daerah yang legitimate. Menurutnya, PSU harus dilakukan dengan transparan dan tidak menimbulkan polemik yang dapat merugikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan mitigasi yang lebih matang, Azis optimistis Pilkada Serentak ke depan dapat berjalan lebih baik dan minim permasalahan. Semua tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PSU di berbagai daerah dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan krisis kepercayaan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, Azis juga berharap agar KPU dan Bawaslu dapat mengakomodasi kondisi di setiap daerah agar PSU dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
