Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menyatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki masalah yang dihadapi PT Pertamina. Menurutnya, penegakan hukum saat ini sudah berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Kawendra menekankan pentingnya memberikan kepercayaan kepada penegak hukum yang telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina dan staf subholding, Kawendra menyatakan bahwa penegakan hukum saat ini sedang berjalan dengan optimal di bawah kepemimpinan Prabowo.
Perlu ditekankan bahwa komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi harus menjadi pijakan utama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hal ini juga mencakup pentingnya membersihkan internal dan melakukan perbaikan sistem untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di Pertamina.
Kawendra juga mengingatkan bahwa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, Indonesia hanya membutuhkan tiga hal utama: pemerintahan bersih dan konsekuen, strategi yang benar, serta manajemen yang baik. Dia menyatakan bahwa kondisi Pertamina saat ini penuh tantangan namun juga dapat menjadi kesempatan untuk kemajuan. Kawendra optimis bahwa di dalam Pertamina masih ada individu yang bersemangat untuk memajukan perusahaan.
Selain itu, ia mendorong Pertamina untuk menggunakan teknologi tinggi guna mengurangi potensi kecurangan dalam sistem. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), potensi kecurangan dapat terdeteksi lebih awal. Dengan teknologi yang tepat, setiap ketidaknormalan dalam sistem dapat diidentifikasi dengan cepat sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara efektif.
