Pembangunan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Le Meulee di Aceh menjadi fokus perhatian Anggota Komisi IV DPR RI, Teuku Abdul Khalid. Menurutnya, pembangunan ini sangat dinantikan oleh para nelayan lokal karena akan memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Dalam tinjauannya, Khalid memastikan agar pembangunan tersebut selesai tepat waktu, yaitu pada November 2025, tanpa adanya keterlibatan praktik korupsi.
Kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp65,4 miliar, telah digunakan untuk membangun berbagai fasilitas utama seperti dermaga, breakwater, dan kantor operasional di SKPT Sabang. Namun, kendala dalam pembangunan terjadi akibat keterlambatan pengadaan material konstruksi, yang harus diimpor dari Banda Aceh.
Meskipun terjadi hambatan dalam pasokan material, Khalid dan Komisi IV DPR RI tetap mendesak Pemerintah Provinsi Aceh agar pembangunan SKPT Le Meulee selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada bulan November 2025. Dengan demikian, diharapkan nelayan lokal dapat meningkatkan aktivitas perikanan mereka dengan lebih mudah dan efisien setelah pembangunan rampung. Semua pihak, termasuk para nelayan, menanti penyelesaian proyek pembangunan ini dan berharap agar manfaatnya dapat segera dirasakan.
