Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sehat dan justru menjadi beban fiskal daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seperti itu bertentangan dengan semangat efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengarahkan belanja pemerintah kepada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan pembangunan daerah. Bahtra menyampaikan pesan dari Presiden yang saat ini fokus pada efisiensi. BUMD sering kali tidak efisien, sehingga perlu penataan agar pembangunan tepat sasaran. Pemerintah pusat gencar melakukan efisiensi, sementara di daerah terjadi pemborosan anggaran melalui BUMD yang tidak sehat. Banyak BUMD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak menunjukkan kinerja produktif dan sehat secara fiskal, bahkan dikelola secara tidak profesional. Bahtra mendorong evaluasi dan pembubaran BUMD yang tidak sehat dan hanya menjadi beban fiskal, namun BUMD yang menjalankan penugasan pelayanan publik perlu dipertahankan. Gubernur Sulut menyebut BUMD untuk penugasan ekonomi khusus sebagai pengecualian.
Bahtra Banong Minta BUMD Tidak Sehat Dibubarkan: Tuntutan dan Implikasinya

Read Also
Recommendation for You

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Imipas…

Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, menyoroti masalah tumpukan sampah di Kabupaten Kerinci dan…

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam pada Rabu, 14 Mei…

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk mempererat hubungan bilateral dengan Brunei Darussalam, terutama…

Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun…