Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyoroti eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sehat dan justru menjadi beban fiskal daerah. Menurutnya, keberadaan BUMD seperti itu bertentangan dengan semangat efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengarahkan belanja pemerintah kepada program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dan pembangunan daerah. Bahtra menyampaikan pesan dari Presiden yang saat ini fokus pada efisiensi. BUMD sering kali tidak efisien, sehingga perlu penataan agar pembangunan tepat sasaran. Pemerintah pusat gencar melakukan efisiensi, sementara di daerah terjadi pemborosan anggaran melalui BUMD yang tidak sehat. Banyak BUMD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak menunjukkan kinerja produktif dan sehat secara fiskal, bahkan dikelola secara tidak profesional. Bahtra mendorong evaluasi dan pembubaran BUMD yang tidak sehat dan hanya menjadi beban fiskal, namun BUMD yang menjalankan penugasan pelayanan publik perlu dipertahankan. Gubernur Sulut menyebut BUMD untuk penugasan ekonomi khusus sebagai pengecualian.
Bahtra Banong Minta BUMD Tidak Sehat Dibubarkan: Tuntutan dan Implikasinya
Read Also
Recommendation for You

Abdul Wachid memberikan penilaian bahwa penyaluran bantuan BNPB seringkali terhambat oleh prosedur administratif yang rumit….

Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mengungkapkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mencapai swasembada energi,…

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga menghapus kemiskinan ekstrem…

Beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan penambahan sekitar 500 unit hunian…








