Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian Ekonomi Kreatif untuk segera melaksanakan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional, terutama dalam hal pembiayaan inklusif. Dalam rapat kerja dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, di Gedung DPR RI, Rabu (30/4/2025), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menekankan perlunya pendekatan pro-rakyat dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif mikro.
Rahayu Saraswati mengatakan bahwa dukungan pembiayaan tanpa agunan untuk pelaku ekonomi kreatif dengan kebutuhan di bawah Rp100 juta sangat penting sebagai bentuk pengakuan terhadap sektor yang menjadi pilar inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis budaya. Komisi VII juga meminta Kementerian Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menciptakan skema pembiayaan yang lebih inklusif dan mendukung pelaku usaha kreatif kecil.
Selain itu, mereka menekankan perlunya penghentian sementara proses penyitaan dan pelelangan aset milik pelaku ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 demi menjaga keberpihakan, kemanusiaan, dan keberlanjutan ekonomi. Komisi VII juga mempertimbangkan peningkatan promosi ke negara-negara dengan investasi asing tinggi serta fasilitasi sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kreatif di pasar global.
Dengan komitmen kuat, Komisi VII berjanji akan terus mengawal implementasi kebijakan yang mendukung pelaku ekonomi kreatif dan memastikan bahwa program-program strategis benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
